WFH Dinilai Efektif, BPKAD Kampar Targetkan Penghematan SPPD hingga Rp25 Miliar

KAMPAR (RIAUPOS.CO)  – Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar mulai menunjukkan dampak terhadap efisiensi anggaran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar, Dendi Zulhairi menyebutkan, tingkat efektivitas kebijakan tersebut cukup baik dalam menekan sejumlah biaya operasional.

Menurut Dendi, terdapat tiga komponen utama yang menjadi fokus efisiensi, yakni biaya perjalanan dinas (SPPD), bahan bakar minyak (BBM), serta penggunaan listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya di kantor.

“Berdasarkan laporan hingga akhir Mei, penggunaan listrik di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan penurunan. Nanti akan kita lihat lebih lanjut dari tagihan dan pembayaran rekening listrik masing-masing OPD,” ujarnya, Senin (15/6/2026).

 Baca Juga: Polres Siak Hentikan Penyidikan Guru IP dalam Kasus Kematian Pelajar SMP Sains Takhfiz Islamic Centre

Namun demikian, Dendi menjelaskan bahwa untuk anggaran listrik, tidak semua OPD mengalokasikan anggaran selama 12 bulan dalam APBD murni. Sebagian hanya menganggarkan untuk sembilan bulan dengan harapan adanya penambahan melalui APBD Perubahan.

Sementara itu, realisasi anggaran perjalanan dinas hingga akhir Mei tercatat baru mencapai 19 persen. Angka tersebut jauh di bawah target normal yang seharusnya telah berada di atas 40 persen pada periode yang sama.

“Dari situ sudah terlihat adanya efisiensi. Nanti pada APBD Perubahan akan kita evaluasi. Jika ada dana yang bisa dihemat, kemungkinan akan dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat,” jelasnya.

 Baca Juga: Wabup Syamsurizal Jemput Jemaah Haji Siak di Batam, Dampingi Perjalanan Menuju Pelabuhan Tanjung Buton, Semuanya Sehat

Terkait besaran penghematan, Dendi memperkirakan efisiensi dari pos perjalanan dinas dapat mencapai Rp20 miliar hingga Rp25 miliar hingga akhir tahun anggaran.

“Untuk SPPD, kita harapkan penghematannya bisa mencapai sekitar Rp20 miliar sampai Rp25 miliar,” katanya.

Meski demikian, Dendi menegaskan bahwa tidak seluruh anggaran perjalanan dinas dapat ditekan karena sebagian bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penggunaannya memang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.(kom)

 Baca Juga: Sulawesi Tengah Diguncang Gempa Bumi Magnitudo 6,7, Sejumlah Bangunan di Beberapa Titik Mengalami Kerusakan