BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Sejak Januari hingga Juni, puluhan tenaga guru bantu di Kabupaten Kampar belum menerima gaji. Persoalan ini juga sudah sempat diadukan ke DPRD pada Senin (15/6) kemarin.
Menyikapi persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menyatakan akan terus memperjuangkan nasib guru bantu yang hingga kini belum menerima honor sejak Januari 2026.
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kampar bersama DPRD saat ini tengah mengkaji berbagai opsi solusi, termasuk kemungkinan penganggaran melalui APBD Perubahan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikpora Kampar Helmi mengatakan, pemerintah daerah telah mengumpulkan data seluruh guru yang terdampak dan sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan langkah yang dapat ditempuh.
“Kami sudah memiliki data seluruh guru honor. Persoalan ini akan kami koordinasikan bersama pimpinan, DPRD, dan kepala daerah untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujar Helmi, Rabu (17/6).
Menurutnya, salah satu opsi yang sedang dibahas adalah mengakomodasi kebutuhan anggaran honor guru bantu melalui APBD Perubahan, sebagaimana yang telah dilakukan sejumlah daerah lain. Namun, keputusan tersebut masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dan DPRD.
Helmi menegaskan, pihaknya akan terus melaporkan perkembangan persoalan tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk pemerintah pusat.
“Terkait kondisi para guru, sebagian memang sudah menerima tunjangan sertifikasi. Namun masih ada persoalan lain yang perlu diperjuangkan agar mendapatkan penyelesaian yang lebih baik,” katanya.
Ia memastikan, pemerintah daerah tidak akan mengabaikan aspirasi para tenaga pendidik dan akan terus mencari solusi.(kom)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
