Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belanja Daerah Kampar Capai Rp2,6 Triliun

K
Penulis: Kamaruddin❯
Wakil Bupati Kampar Misharti didampingi Ketua DPRD Ahmad Taridi, Wakil Ketua I Iib Nursaleh, Wakil Ketua II Zulpan Azmi, dan Wakil Ketua III Sunardi menandatangani Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (28/9/2026). (Kamaruddin/Riau pos)
Wakil Bupati Kampar Misharti didampingi Ketua DPRD Ahmad Taridi, Wakil Ketua I Iib Nursaleh, Wakil Ketua II Zulpan Azmi, dan Wakil Ketua III Sunardi menandatangani Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (28/9/2026). (Kamaruddin/Riau pos)

Advertisement

BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - DPRD Kabupaten Kampar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026. Dalam perubahan anggaran tersebut, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,693 triliun, dengan defisit Rp92,22 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Kesepakatan tersebut di­sampaikan dalam rapat paripurna Laporan Badan Anggaran (Banggar) ter­hadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin (28/9). 

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kampar Iib Nursaleh, didampingi Ketua DPRD Ahmad Taridi, Wakil Ketua II Zulpan Azmi, Wakil Ketua III Sunardi, serta anggota DPRD Kabupaten Kampar. Turut dihadiri Wakil Bupati Kampar Misharti, Sekretaris Daerah (Sekda) Ardi Mardiansyah, asisten, staf ahli bupati, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam penyampaiannya, Misharti mengatakan pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Kampar 2026 telah dilakukan secara intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), OPD, dan DPRD.

Menurutnya, perubahan APBD diperlukan untuk me­nyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kebijakan nasional serta kondisi yang terjadi di daerah dan masyarakat. “Perubahan APBD pada hakikatnya merupakan momentum untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan nasional maupun kondisi yang terjadi di masyarakat,” ujar Misharti. 

Advertisement

Ia menjelaskan, penyesuaian dilakukan terhadap sejumlah komponen utama APBD, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp2.738.433.304.557. Dalam proses pembahasan, terdapat sejumlah penyesuaian pendapatan, di antaranya tambahan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar dan pendapatan transfer lainnya sebesar Rp12 miliar.

Sementara itu, belanja daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Kam­par Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp2.693.422.946.390,92.

Dengan komposisi penda­patan dan belanja tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp92.224.706.113,92. Defisit itu ditutup melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya dengan nilai yang sama.

“Penerimaan pembia­ya­an yang bersumber dari SiL­PA tahun sebelumnya dialokasikan sebesar Rp92.224.706.113,92,” jelasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Inhu Tuntas Bahas Perubahan APBD 2026, Besok Dijadwalkan Paripurna Pengesahan

DPRD Inhu Tuntas Bahas Perubahan APBD 2026, Besok Dijadwalkan Paripurna Pengesahan

Pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 oleh empat Pokja di DPRD Inhu bersama mitra kerja di lingkungan Pemkab Inhu sudah tuntas.

Perubahan APBD Kampar 2026 Disepakati, Belanja Daerah Capai Rp2,69 Triliun

Perubahan APBD Kampar 2026 Disepakati, Belanja Daerah Capai Rp2,69 Triliun

Dalam APBD Perubahan Kabupaten Kampar belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,693 triliun, dengan defisit Rp92,22 miliar.

Disepakati Perubahan KUA-PPAS 2026 Kampar Rp2,57 T

Disepakati Perubahan KUA-PPAS 2026 Kampar Rp2,57 T

Pemkab dan DPRD Kampar menyepakati Perubahan KUA-PPAS 2026 sebesar Rp2,57 triliun untuk menyesuaikan fiskal dan kebutuhan pembangunan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer