Diskes Kampar Serap Aspirasi Publik untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
BANGKINANG (RIAUPOS.CO) -- Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Kampar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Kantor Dinas Kesehatan di Bangkinang, Selasa (10/11/2026). Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta saran guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kampar.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Zulhendra Das'at, mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan sarana strategis untuk menyerap masukan dari berbagai pihak. Masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Menurutnya, pelaksanaan forum ini juga merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Baca Juga: PN Siak Kabulkan RJ Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Km 10 Perawang
"Melalui forum ini, Dinas Kesehatan membuka ruang dialog bersama para pemangku kepentingan, organisasi profesi, serta masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan pelayanan kesehatan," ujar Zulhendra.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian peserta. Salah satunya masih ditemukannya praktik pelayanan kesehatan mandiri yang belum memiliki izin. Untuk mengatasi persoalan itu, peserta mengusulkan peningkatan pengawasan oleh Dinas Kesehatan, penguatan koordinasi dengan organisasi profesi, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
Keterbatasan tenaga medis dan tenaga kesehatan di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan. Peserta mendorong Dinas Kesehatan mengusulkan penambahan tenaga kesehatan kepada pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi pelayanan di masing-masing wilayah.
Selain itu, ketersediaan obat di puskesmas turut menjadi perhatian. Pengadaan dan distribusi obat diharapkan disesuaikan dengan pola penyakit serta kebutuhan masyarakat di wilayah kerja masing-masing puskesmas agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal.
Persoalan lainnya yang dibahas adalah penataan dan penguatan pelayanan Puskesmas Pembantu (Pustu), termasuk kejelasan status kepemilikan aset desa melalui kelengkapan dokumen administrasi atau surat keterangan yang diperlukan.
Forum ini juga menyoroti pentingnya penguatan program kesehatan keluarga dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kedua program tersebut diharapkan terus ditingkatkan melalui optimalisasi peran fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa.
Tak hanya membahas persoalan pelayanan, peserta juga memberikan masukan terkait penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik berikutnya. Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar materi pembahasan dibagikan kepada peserta sebelum kegiatan berlangsung. Dengan demikian, peserta memiliki waktu untuk mempelajari materi sehingga diskusi lebih efektif dan rekomendasi yang dihasilkan lebih terarah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
