Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kampar Tetapkan Renja 2027, Sebanyak 31 Ranperda Masuk Program Prioritas

K
Penulis: Kamaruddin❯
Juru Bicara Bapemperda Agus Candra menyerahkan daftar Propemperda 2027 kepada pimpinan DPRD, dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026) malam. Kamaruddin/Riaupos.co
Juru Bicara Bapemperda Agus Candra menyerahkan daftar Propemperda 2027 kepada pimpinan DPRD, dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026) malam. Kamaruddin/Riaupos.co

Advertisement

BANGKINANG (RIAUPOS.CO) -- DPRD Kabupaten Kampar menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 sekaligus menyepakati 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Dari jumlah tersebut, 15 Ranperda merupakan usulan pemerintah daerah dan lima lainnya merupakan inisiatif DPRD. Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kampar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Iib Nursaleh didampingi Zulpan Azmi dan Sunardi serta dihadiri Wakil Bupati Misharti, OPD unsur Forkopimda, dan sejumlah undangan lainnya di ruang rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (16/11/2026) malam.

Dalam rapat itu, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kampar, Agus Candra, menyampaikan laporan hasil pembahasan Propemperda Tahun 2027. Ia menjelaskan, penyusunan program legislasi daerah tersebut telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan dan verifikasi usulan, koordinasi serta sinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah, hingga penetapan skala prioritas.

Menurut Agus, Propemperda tidak boleh hanya menjadi daftar rencana pembentukan produk hukum daerah. Lebih dari itu, program tersebut harus menjadi wujud komitmen politik legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung arah pembangunan daerah.

Penyusunan Propemperda juga mengacu pada kebutuhan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berbagai persoalan mendesak yang berkembang di tengah masyarakat.

Advertisement

Dari 31 Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027, tiga di antaranya merupakan Ranperda wajib tahunan. Ketiganya meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.

Sementara itu, 15 Ranperda merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kampar. Materi yang diusulkan antara lain mencakup pengaturan perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan gedung, pemerintahan desa, serta pembentukan sejumlah desa baru.

Usulan pembentukan desa baru tersebut meliputi Desa Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu, Desa Baru di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Desa Tanjung Kaya di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Desa Pulau Belimbing di Kecamatan Kuok, Desa Jabon Jabi, Desa Pontianak Damai di Kecamatan Kampar, Desa Tanjung Bulu di Kecamatan Tambang, Desa Sungai Kenuang Jaya di Kecamatan Perhentian Raja, serta Desa Pulau Panjang di Kecamatan Kampar Hulu.

Selain itu, usulan pemerintah daerah juga mencakup perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2020–2040, perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025–2029, serta perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun lima Ranperda inisiatif DPRD Kampar meliputi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah serta sastra Kampar; penyelenggaraan keolahragaan; penyelenggaraan kesejahteraan sosial; fasilitasi kekayaan intelektual; serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Awal November, 3 Ranperda Rohul Mulai Dibahas Dewan, Dua Lewat Pansus, Ini Penjelasan Sekwan

Awal November, 3 Ranperda Rohul Mulai Dibahas Dewan, Dua Lewat Pansus, Ini Penjelasan Sekwan

Pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) baru dijadwalkan mulai awal November 2026

Paripurna Laporan Delapan Ranperda DPRD Kampar Dua Kali Tertunda, Tunggu Fasilitasi Provinsi

Paripurna Laporan Delapan Ranperda DPRD Kampar Dua Kali Tertunda, Tunggu Fasilitasi Provinsi

Rapat paripurna DPRD Kampar dengan agenda penyampaian laporan Pansus terhadap 8 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kembali tertunda

Digitalisasi Pajak Kuansing Didorong Makin Maksimal, Pembayaran PBB Kini Bisa Lewat QRIS

Digitalisasi Pajak Kuansing Didorong Makin Maksimal, Pembayaran PBB Kini Bisa Lewat QRIS

Upaya meningkatkan PAD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) melalui digitalisasi mendapat sorotan dalam rapat paripurna DPRD Kuansing

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer