
Selama tahun 2016, Balai Bahasa Provinsi Riau telah bekerja keras merealisasikan progam yang sudah dibuat selama setahun. Mereka harus menyiasati bagaimana seluruh program itu bisa diwujudkan dalam ikut membangun bahasa dan sastra di Riau di tengah pengetatan anggaran pemerintah pusat.
PENGETATAN anggaran yang dilakukan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto memaksa lembaga dan instansi di bawahnya harus bekerja keras mencari cara agar semua program yang sudah dibuat bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Itulah yang dilakukan --salah satunya-- oleh Balai Bahasa Provinsi Riau (BBPR). Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini harus bekerja keras dan menyesuaikan dengan kegiatan yang sudah diprogramkan.
BBPR membuat tiga tim kerja untuk mempermudah proses semua kegiatan selama setahun anggaran. Yakni Tim Kerja Pembinaan dengan koordinator Yulita Fitriana; Tim Kerja Perlindungan dengan koordiantor Noezafri Amar; dan Tim Kerja Pengembangan yang dikoordiantori oleh Ahmad Nawari. Masing-masing tim kerja ini memiliki tugas masing-masing. Tim Kerja Pembinaan meliputi pembinaan bahasa dan sastra, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), literasi, pembinaan bahasa hukum, dan penerjemahan. Tim Kerja Perlindungan tugas pokoknya adalah perlindungan bahasa dan sastra, serta perlindungan dan pemodernan bahasa dan sastra daerah. Sedangkan Tim Kerja Pengembangan adalah pengembangan bahasa dan sastra, pengembangan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), serta perkamusan dan peristilahan.
“Pembentukan tim kerja ini untuk mempermudah proses kerja kami. Hampir setiap kami berada di lapangan melakukan kegiatan yang sudah diprogramkan setiap awal tahun,” kata Kepala BBPR, Desi Ari Pressanti SS MHum, saat acara Forum Konsultasi Publik (FKP) di Pekanbaru, Selasa (17/11/2026). Dalam kegiatan itu, Desi menyampaikan pencapaian-pencapaian yang didapat BBPR dalam kinerja setahun. Selama 2026.
Baca Juga: MTQ Perkuat Kecintaan terhadap Al-Qur’an
Di depan peserta FKP yang berasal dari banyak instansi yang diudang seperti Dispersip Provinsi Riau, Dispersip Kota Pekanbaru, Disdik Riau, FKIP Unri, UIR, Unilak, praktisi bahasa dan sastra, serta beberapa komunitas sastra dan liteasi, Desi menjelaskan, di bidang literasi yang tugas utamanya melaksanakan pembinaan dan pengembangan literasi melalui peningkatan kompetensi membaca, menulis, mengulas buku, serta penguatan komunitas penggerak literasi, memperlihatkan kinerja membaik. Beberapa kegiatan yang berhasil diselenggarakan, antara lain, pembinaan kompetensi membaca kritis dan analitis untuk siswa SMA/SMK di Kabupaten Bengkalis yang diikuti 200 siswa dan 20 guru pendamping. Kegiatan ini berfokus pada identifikasi gagasan utama, analisis argumen/bukti, pembedaan fakta-opini, dan evaluasi keandalan teks. Kemudian pembinaan kompetensi membaca cepat untuk siswa SMP di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang diikuti 200 siswa dan 20 guru pendamping. Fokusnya adalah melatih strategi pengaturan kecepatan baca sambil mempertahankan pemahaman isi bacaan.
Kemudian pembinaan kompetensi mengulas buku untuk siswa SD di Indragiri Hulu (Inhu) yang diikuti 200 siswa dan 20 guru pendamping. Fokusnya melatih kemampuan menangkap unsur cerita. dan menyampaikan tanggapan secara lisan maupun tulisan. Lalu acara Pembinaan Komunitas Penggerak Literasi di Kampar bagi 25 komunitas literasi, mencakup pemetaan komunitas, jejaring, pelatihan manajerial penyusunan profil, proposal, dan rancangan anggaran biaya (RAB). Dan beberapa kegiatan lainnya.
Di bidang pembinaan dan bahasa hukum yang bertugas melaksanakan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia melalui kegiatan penyuluhan, konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi layanan ahli bahasa. Juga penyuluhan dan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Yang dilakukan antara lain pendampingan penggunaan kaidah ejaan, pilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf bagi ASN, guru, tenaga kependidikan, dosen, pejabat, pengelola media sosial/laman, dan media massa.
Kemudian melaksanakan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara dengan melakukan pemetaan, pendampingan, pemantauan, hingga dokumentasi perbaikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen resmi dengan target 50 lembaga per tahun (terdiri atas 15 lembaga pemerintah, 25 lembaga pendidikan, dan 10 lembaga swasta berbadan hukum). Juga ada fasilitasi layanan ahli bahasa dengan pemberian keterangan ahli bahasa atas permintaan kepolisian dan kejaksaan untuk menangani perkara hukum, khususnya perkara ITE melalui analisis kata, kalimat, tuturan, makna, dan konteks komunikasi.
Baca Juga: 160 Dewan Hakim MTQ Inhil Dilantik
Di bidang UKBI, tujuannya adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia sekaligus mendorong pemanfaatan UKBI sebagai instrumen untuk mengukur, memetakan, dan mengevaluasi kemampuan berbahasa Indonesia secara objektif dan terstandar. Selama tahun 2026, bidang ini sudah melakukan 19 kegiatan. Antara lain sosialisasi UKBI Adaptif bagi Pemangku Kepentingan di Provinsi Riau; pendampingan UKBI Adaptif di SMA Dharma Loka Pekanbaru; pendampingan Daring Penguji UKBI Adaptif dan melakukan 15 kali sosialisasi UKBI Adapatif d berbagai sekolah dan universitas.
“Di bidang penerjemahan, kami menyediakan bahan bacaan literasi bermutu berbasis kekayaan bahasa daerah serta memfasilitasi layanan penerjemahan tulis dan lisan bagi masyarakat dan instansi. Pada tahun 2026 kami menerbitkan 40 judul buku cerita anak dwibahasa sebagai produk penerjemahan,” jelas perempuan yang menyelesaikan S-1-nya di Juruasan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




