Di tengah kurangnya dukungan Pemrov Riau terhadap dunia seni dan budaya, para seniman dan budayawan terus berjibaku membangun muruah Riau di berbagai iven dan panggung. Bagaimana kondisinya pada sepanjang 2026 nanti?
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - GALERI Hang Nadim (GHN) merupakan salah satu entitas atau lembaga kebudayaan dan kesenian yang terus bekerja keras membangun eksistensinya. Meski baru berumur enam tahun, tapi GHN sudah menjelaskan bahwa mereka adalah sebuah kantong budaya dan kesenian, khususnya seni rupa, yang pantas diperhitungkan dan dikedepankan. Ini tak lain karena upaya mereka untuk terus membangun ekosistem kesenian yang terus-menerus. Untuk mendapatkan masukan dari masyarakat --terutama masyarakat seni-- dalam menyusun program setahun ke depan, GHN menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun dengan tema Meneroka Seni Rupa Riau 2026 di Pekanbaru, Rabu (21/1/2025).
Acara yang dipandu Bens Sani ini dihadiri perwakilan dari pemerintah dan seniman sebagai pembicara utama. Mereka antara lain Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Riau, Beni Febrianto; Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah; Kabid Bahasa dan Seni Dinas Kebudayaan Riau, Jahrona Harahap; Ketua Dewan Kesenian Riau (DKR) terpilih, Jefrizal (Jefri al Malay); Ketua Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) Seni Budaya SMA Kota Pekanbaru, Riko Kurniawan Putra; Ketua FKSSR dan Ketua MGMP Guru Seni Budaya Kampar, Roni Sarwani; Guru Seni SMA 5 Kota Pekanbaru, Romanil Manur; Parlindungan Ravelino (akademisi dan arsitek), Dani Pramata (kartunis), dan Ratno Budi (guru seni dan kriyawan). Selain itu, hadir juga beberapa seniman sebagai peninjau seperti penyair Kunni Masrohanti, dramawan Fedli Aziz, kartunis Maezar Davis, sejarawan Bayu Amde Winata, kartunis dan wartawan Eko Faizin, musisi Beni Riaw, pustakawan Attayaya Yar Zam, seniman kaligrafi Muhammad Rafles, perupa Saridan, Cak Winda, dan beberapa nama lainnya.
Saat membuka diskusi, Kepala GHN, Furqon LW, menjelaskan tentang 6 tahun perjalanan GHN dan liku-likunya dalam membangun ekosistensi galeri seni partikelir satu-satunya di Pekanbaru tersebut. Pencapaian yang didapat GHN, menurutnya, lumayan baik, termasuk membangun ekosistem dunia seni rupa di Riau. Menurutnya, selama 6 tahun melakukan pameran, ada sekitar 12 ribu pengunjung yang datang ke pameran-pemeran tersebut. Untuk Riau yang ekosistem seni rupanya belum seideal daerah lain --terutama di daerah-daerah di Jawa-- jumlah tersebut termasuk besar. Selain itu, GHN juga sudah menjadi salah satu destinasi budaya di Pekanbaru dan Riau. Dari sisi pendapatan, GHN berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp150 juta dari tiket yang dijual di setiap pameran.
“Kami tak merasa bahwa kami sudah membangun ekosistem seni yang ideal, tetapi kami bersyukur karena apa yang telah kami lakukan mendapat sambutan baik dari masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat seni,” kata kartunis senior Riau ini.
Saat memberikan materi, Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Riau, Beni Febrianto, mengucapkan terima kasih kepada GHN yang telah membangun ekosistem seni rupa di Pekanbaru dan Riau. Dia mengaku, pihaknya, sebagai perwakilan Pemprov Riau, belum bisa maksimal mendukung apa yang dilakukan oleh para seniman rupa di Riau. Namun, katanya, pihaknya tetap mendorong upaya-upaya hilir dari seni rupa. Misalnya, mendorong kantor-kantor pemerintah, hotel dan yang lain, agar menggunakan produk seniman Riau. Sebab, hampir semua kantor maupun hotel dan bangunan lainnya, selama ini menggunakan produk seni, tetapi entah dibeli atau disewa dari mana. Jika membeli hanya sekali, maka pihaknya mendorong agar sistem sewa menjadi sebuah alternatif. Dengan sistem sewa tersebut, karya seni di kantor-kantor, hotel, mal, dan yang lainnya itu, bisa diganti 3-6 bulan sehingga ruangan-ruangannya telihat selalu fresh.
“Kami akan mendorong untuk dibuat peraturan, bisa berupa Surat Edaran Gubernur, untuk ‘memaksa’ pelaku usaha maupun perkantoran untuk menggunakan karya seni dari seniman Riau,” ujar Beni.
***
PADA bagian lain, Kabid Bahasa dan Seni Disbud Riau, Jahrona Harahap, menjelaskan, saat ini sedang berproses Ranperda Kebudayaan Provinsi Riau yang salah saatu dari pasalnya menyatakan 5% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau untuk pemajuan Kebudayaan Riau. Dia berjanji akan memperjuangkan hal itu secara maksimal. Jika itu tercapai dan bisa direalisasikan, katanya, akan ada ruang finansial untuk dunia kesenian dan kebudayaan di Riau.
Jahrona mengakui, semua cabang seni belum maksimal terakomodir. Namun kegiatan berkesenian, salah satunya seni rupa, bisa hadir di setiap ruang publik di Riau seperti pelabuhan, hotel, kantor, bandara dll. Disbud juga mendorong agar seniman Riau bisa mendapatkan Dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan. Pihaknya akan membantu memfasilitasi untuk memperoleh pendanaan tersebut dengan memberikan rekomendasi. Tahun ini, Dana Indonesiana akan memberikan bantuan kepada 1.000 calon penerima, baik berupa lembaga maupun perorangan. Riau sendiri, katanya, termasuk daerah yang rendah dalam presentase yang mendapatkan Dana Indonesiana tersebut.
Dia juga minta maaf karena kondisi keuangan tahun 2026 ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2025 yang lahu, maka dana hibah khusus untuk DKR tahun ini ditetapkan hanya Rp130 juta. Ini jauh sangat kecil jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya –yang diberikan dua tahun sekali—yang mencapai 1 miliar.
“Untuk semua kekuarangan itu, saya mewakili Disbud, meminta maaf karena tak bisa maksimal membantu kegiatan seniman Riau dengan masksimal,” kata perempuan yang pernah menjadi Plt Kepala Dibud Riau ini.
Sementara itu, Ketua Umum DKR terpilih, Jefry al Malay, memaparkan kondisi DKR saat ini. Dia menjelaskan, seyogyanya, DKR semestinya sudah dilantik pada 10 November 2025 lalu. Namun karena ada dinamika politik yang terjadi di Riau, pelantikan itu batal, dan hingga sekarang belum tahu kapan dirinya dan pengurus akan dilantik. Hal ini membuat dia tak bisa menggerakkan DKR karena tak punya legasi hukum atas kepengurusan.
Soal Ranperda Pemajuan Kebudayaan, dia berharap tahun ini bisa disahkan. Dikatakannya, Ranperda perlu dikawal oleh para seniman, jangan sampai hanya menjadi wacana meski sudah disahkan. Kemudian, tentang keberadaan sekolah seni, menurutnya, sangat perlu sebagai keberlanjutan berkesenian di Riau secara akademis. Tentang upaya membangkitkan kembali Akademi Kesenian Melayu Riau (AKMR), katanya, dia mendapatkan informasi, ternyata proses akreditasi tidak diurus sejak 2012. Ini yang sangat menyulitkan AKMR bisa kembali hidup. Langkah yang bisa dilakukan oleh pengelola adalan mengubah dengan menaikkan status menjadi strata 1, dan ini memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang banyak dan memenuhi syarat.
“Persoalan lainnya tentang pendidikan kesenian ini, setelah tamat mau ke mana tamatannya. Karena banyak alumni AKMR pulang kampung dan tidak lagi berkesenian. Banyak mereka yang akhirnya menjadi guru honor di sekolah-sekolah karena pendidikannya tidak linier dengan yang diinginkan untuk menjadi guru tetap,” kata lelaki yang juga Wakil Dekan II FIB Unilak ini.
Tentang GHN, Jefry menyampaikan, sejak 2014 kegiatan berpameran sangat minim kecuali hanya kegiatan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Menurutnya, keberadaan GHN saat ini dapat menutupi kekurangan itu dan menjadi wadah berpameran bagi perupa Riau. Dia melihat, secara pribadi, khazanah Melayu yang diangkat sebagai tema pameran GHN menjadi sesuatu yang kekinian dan patut diapresiasi. Menurutnya, GHN sangat jeli melihat peluang itu dan mengemas dengan baik dari isu-isu lokalitas.
“Semoga GHN mampu mengolah isu dan khazanah menjadi suatu yang lebih serius lagi. Karya seni rupa menjadi diterima oleh masyarakat dan bukan dipaksakan untuk diterima. Namun bagaimana suatu saat karya seni rupa Riau bisa menghiasi dan perbincangan di mana-mana, itu harus dijadikan pemikiran para pengurus GHN,” ujar vokalis Sagu Band tersebut.
***
PARLINDUNGAN Ravelino, arsitek yang kini sedang studi doktoral di Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (ITB), punya perbandingan bagaimana aktivitas seni rupa di Bandung yang sangat hidup. Ekosistemnya sudah terbentuk dengan baik, dan seniman fokus menghasilkan karya yang kuat dan berkualitas. Saking banyaknya kegiatan berkesenian di Bandung, asal bergerak selalu ada kegiatan berkesenian, baik rupa maupun yang lain.
Menurutnya, di Pekanbaru dan Riau, kegiatan seni bisa dilakukan oleh siapa pun, tak harus menunggu DKR, Disbud, Dispar, Riau Creative Hub (RCH), dan yang lainnya. Perkembangan dunia kesenian, katanya, di banyak daerah –termasuk di Bandung dan Jawa Barat— sudah begitu massif. Seni-seni eksperimental sudah jamak dilakukan dan dibuat. Karena kegiatan kesenian itu terus dilakukan, maka muncul pemikiran-pemikiran tentang kesenian yang tak biasa seperti itu. Dia mencontohkan, di Universitas Parahyangan (Unpar), ada Prodi Humanitas yang menyatukan filsafat dan seni rupa. Misalnya, mereka mengadakan pameran dengan tidak biasa seperti mikroba yang kecil dan halus itu bisa dijadikan karya seni dan pemikiran filsafat.
Menurutnya, iklim berkesenian harus terbebas dari gap antara junior dan senior, abang harus duluan ketimbang adiknya, misalnya. Budaya egaliter seperti ini mestinya terus dikembangkan dalam berkesenian, di mana pun, termasuk di Riau. Budaya bertanggung jawab setiap kegiatan berkesenian juga harus dibangun. Misalnya, jika ada ditemukan karya yang hampir sama dengan karya orang lain, maka langsung dikounter untuk mendapati kejelasanya.
“Lalu tentang GHN, para pengelola harus memetakan, motivasi orang datang ke GHN untuk apa? Perlu kajian ranah akademis agar dapat hasil yang ilmiah pula. Google Scholar riset seni rupa di Riau sedikit sekali. Padahal objek riset bisa dilakukan di GHN. Pentingnya akademisi dan seni rupa untuk saling berkontribusi sesuai dengan porsinya masing-masing. Jika pemerintah tidak bisa menghadirkan sekolah seni di Riau, sebenarnya swasta bisa melakukannya. Di banyak daerah sudah banyak sekolah seni yang dibangun oleh swasta. Kita di Riau ada banyak perusahaan swasta besar yang seharusnya bisa melakukan itu,” kata dia.
Adhari Donora dari NonBlok Ekosistem mengingatkan tentang pentingnya rumah kolektif berbagai sub bidang seni secara umum. Menurutnya, membangun jaringan seni sangat penting dan harus dilakukan jika ingin membangun ekosistem seni. Apa yang sudah dilakukan oleh GHN, NonBlok, Suku Seni, RCH, dan lain-lain yang telah menjadi kantong-kantong budaya mandiri adalah contoh bahwa ekosistem itu memang harus dibangun oleh masing-masing lembaga atau entitas, dengan menghubungkan dalam jaringan agar saling mendukung. Jika itu tak terjadi, maka harapan akan munculnya ekosistem seni yang kuat tak akan terjadi.
“Apa yang kami kerjakan di NonBlok, yang Suku Seni kerjakan dengan banyak melakukan inkubasi atau pelatihan-pelatihan seni dan pendidikan informalnya, GHN yang terus melakukan pameran dan kegiatan lainnya, dan lembaga lain yang terus bekerja meski tanpa dukungan pengambil kebijakan, adalah bentuk dari upaya terus menumbukan ekosistem tersebut. Adanya isu-isu kebaharuan pameran yang dilakukan oleh GHN menjadi daya kejut bagi perupa dan penikmat seni di Riau,” ujarnya.
Dalam hal lain, soal Perda Pemajuan Kebudayaan, menurutnya itu bukan kedermawanan pemerintah atau pejabat, tapi sebuah keharusan yang harus dilaksanakan. Dan itu harus dikawal bersama. Dia juga menyinggung keberadaan DKR yang semestinya membangun ruang kajian berbagai genre seni, termasuk kajian akademis dalam menumbuhkan pemikiran kesenian dan tidak hanya berperan sebagai event organizer (EO).
Kartunis dan komikus Dani Pramata memandang dunia seni dari perspektif ekomoni dan bisnis. Saat ini dia membangun sebuah komunitas yang longgar dan egaliter, yakni Sketsa Gembira, yang bukan sekadar kegiatan menggambar semata, tapi kebersamaan dan saling kenal antarperupa di Riau. Dampak dari saling kenal justru bisa menghasilkan semangat dan lahirnya komunitas baru di daerah Riau yang selama ini, menurutnya, masih terhalang oleh gap-gap antarkomunitas, senior-junior dll, bisa lebur dan cair ketika berkolaborasi lintas disiplin seni rupa. Sketsa Gembira bisa menghadirkan lebih dari 300 perupa Riau dan bisa berbagi informasi dan project. Hal yang sederhana, misalnya, saat ini Riau belum punya font khas, sementara Jakarta sudah punya Jakarta Plus sebagai font khas mereka.
“Perlu ada upaya dalam memperbanyak workshop yang bernilai ekonomis, menjual karya dengan platform digital, saling berbagi informasi, dan jaringan yang terus dibangun dengan siapa pun. Perlunya iven besar seni rupa Riau tanpa adanya batasan, kotak-kotak, atau gap dalam dimensi apa pun. Ini perlu pemikiran bersama,” jelas Dhany.
Sedangkan anggota Banggar dan Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengaku tertarik untuk ikut diskusi ini karena ingin menyerap suara seniman dalam ikut membangun Riau sangat kompleks. Dia mengakui, keterbatasa finansial (APBD) Riau saat ini banyak menghambat pembangunan di semua sektor, termasuk kebudayaan. Namun dia tetap berharap para seniman terus membangun nilai-nilai budaya dan seni ke semua lini meski anggaran selalu devisit.
“Kalau bicara dari sisi keadilan, memang tak adil. Riau yang menjadi daerah penyumbang besar bagi devisa negara, ternyata APBD-nya hanya lebih besar 1,6 triliun dari Sumatera Barat yang SDA-nya tak sebesar Riau. Tapi hal ini jangan membuat kita, juga para seniman, pesimis. Dunia seni harus tetap dibangun, dan saya berjanji akan mengawal di Badan Anggaran DPRD Riau,” ujar politisi kelahiran Dumai yang besar di Pelalawan ini.***
Editor : Bayu Saputra