Polisi Meranti Amankan Ratusan Kayu Balak Ilegal

Kepulauan Meranti | Selasa, 04 Februari 2020 - 10:04 WIB

Polisi Meranti Amankan Ratusan Kayu Balak Ilegal
KAYU BALAK: Jajaran Polres Kepulauan Meranti yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Ario Damar SH, Ahad (2/2/2020) pagi, mengamankan ratusan potong kayu balak tidak bertuan di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur. (wira saputra/riau pos)

KEPULAUAN MERANTI (RIAUPOS.CO) -- Jajaran Polres Kepulauan Meranti berusaha ungkap mafia illegal logging. Seperti Ahad (2/2) siang, ratusan potong balak tidak bertuan, di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, diamankan.

Penindakan tersebut dibeberkan Kapolres Meranti AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH, melalui Kasat Reskrim, AKP Ario Damar SH kepada Riau Pos, Senin (3/2) pagi.

"Awal penindakan bermula dari laporan masyarakat yang mengadukan aktivitas tersebut. Makanya kita langsung turun ke lapangan. Ternyata benar, ratusan tim kayu ilegal di Jalan Parit Kekat, Desa Sungai Tohor, Tebing Tinggitimur Kepulauan Meranti, sudah kita pasang police line," ungkapnya.

Aryo menceritakan, balak tersebut berjumlah lebih kurang 211 batang dengan ukuran bervariasi. Keberadaan dan pemiliknya masih didalami dengan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

"Sampai saat ini kita belum tahu punya siapa. Yang jelas masih tahapan pulbaket," ungkapnya.

Menurutnya, titik koordinat eksploitasi atau lokasi aktivitas pembalakan liar tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi yang dikelola oleh lembaga pengelola hutan desa (LPHD) setempat.

"Kita juga telah berkoordinasi dengan UPT KPH dalam menentukan status kawasan yang dieksploitasi. Setelah diambil titik koordinatnya, ternyata lokasi berada di kawasan hutan produksi yang dikelola oleh LPHD," ungkapanya.

Tahapan penyelidikan, pihaknya akan memanggil perangkat desa, dan berkoordinasi dengan KPH setempat. Selain itu mereka juga akan mendatangkan ahli dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Riau.

"Dalam waktu dekat perangkat desa akan kita panggil. Mulai dari kades hingga perangkat lingkungan. Dengan KPH kita tetap berkoordinasi. Termasuk akan mendatangkan ahli pengelolaan hutan produksi provinsi," ujarnya.

Terhadap kasus tersebut  pelaku bisa dijerat UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan dengan ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar.(zed)

Laporan Wira Saputra, Selatpanjang




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



EPAPER RIAU POS  2020-03-30.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3th floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com