HUKUM

Berkas Perkara Pemalsuan Kartu Vaksin di Meranti P21

Kepulauan Meranti | Minggu, 10 Oktober 2021 - 12:01 WIB

Berkas Perkara Pemalsuan Kartu Vaksin di Meranti P21
Kasi Pidum Kejari Kepulauan Meranti, Oky Fathoni di ruang kerjanya. (WIRA SAPUTRA/RIAUPOS.CO)

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Berkas perkara atas dugaan pemalsuan kartu vaksin yang melilit koordinator pekerja PT Obsidian mitra PT Gelombang Seismik Indonesia (GSI) telah dinyatakan lengkap atau 21 di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

Demikian disampaikan oleh Kepala Kejari Meranti, Waluyo SH melalui Kasi Pidum, Oky Fathoni SH kepada Riaupos.co, Ahad (10/10/21) siang.

Yamaha Alfa Scorpii

Berkas akhir diterima oleh mereka pada awal pekan kemarin (5/10/21), dari penyidik jajaran kepolisian untuk dilanjutkan pada tahapan penuntutan.

"Sudah lengkap, dan akan kita persiapkan dokumen penuntutannya. Kemarin sempat bolak balik juga pihak Polres, karena berkasnya belum lengkap," ujarnya.

Living World Pekanbaru

Untuk itu, Oky menjelaskan selama dua puluh hari kedepan dua tersangka, S dan W menjadi tahanan Kejari Meranti yang dititipkan di Lapas Kelas II B Selatpanjang. "Saat ini dua tersangka tahanan JPU kita titip di lapas" bebernya.

Sebelumnya, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul SIK mengungkapkan dugaan pemalsuan kartu vaksin dilakukan oleh koordinator PT Obsidian yang merupakan subkon PT GSI yang didatangkan dari luar daerah untuk dipekerjakan di Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kepulauan Meranti. "PT GSI merupakan pelaksana pekerjaan pada PT EMP Malacca Strait di Desa Kundur Kecamatan Tebingtinggi Barat," ujarnya.


Kejadian tersebut terungkap pada 7 Agustus 2021 lalu sekitar Pukul 14.00-15.30 Wib di Pelabuhan PT EMP Desa Kundur. Saat itu, Satgas Covid-19 terpadu Kecamatan Tebingtinggi Barat yang terdiri dari unsur Dinkes, TNI-Polri, Satpol PP dan PT GSI melaksanakan kegiatan observasi terhadap 42 orang calon pekerja yang berasal Jawa Tengah dan Jawa Barat. 

"Pemeriksaan administrasi termasuk di dalamnya pengecekan kartu vaksin Covid-19 sebagai salah satu syarat pekerja yang didatangkan dari luar daerah sebagaimana kesepakatan yang diperoleh pada saat rapat koordinasi PT EMP dengan Gugus Tugas Covid-19 Meranti serta pelaksanaan Rapid Tes Antigen guna memastikan kesehatan para calon pekerja. 

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, satgas menemukan adanya indikasi penggunaan kartu vaksin diduga palsu yang dibawa oleh para pekerja. Sehingga satgas melaporkan dugaan pemalsuan tersebut ke Mapolsek Tebingtinggi Barat dan diteruskan ke Satreskrim Polres Meranti mengingat status Polsek Tebingtinggi Barat sebagai Polsek Harkamtibmas," terangnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara online terhadap kartu vaksin ditemukan 33 dari 42 Kartu yang dilakukan pengecekan berdasarkan Nama dan Nomor Induk Kependudukan dinyatakan tidak terdaftar di https://pedulilindungi.id. Sementara dari pengakuan calon pekerja yang menggunakan kartu vaksin palsu diakui bahwa mereka direkrut oleh S (42) dan M (23).

"Tersangka S mengatakan ada pekerjaan di Riau dengan syarat adm berupa fotocopy KTP dan Kartu Vaksinasi Covid-19 (Sertifikat Vaksinasi Covid-19) atau surat keterangan bahwa sudah mengikuti Vaksinasi Covid-19 minimal tahap I (pertama). Dari keterangan saksi-saksi yang dihubungi oleh tersangka S sudah memberitahukan bahwa mereka belum pernah melaksanakan Vaksinasi Covid-19, namun tersangka S mengatakan kepada saksi-saksi dengan ucapan “nanti bisa diaturnya”," sebut AKBP Andi Yul.

Dari pemeriksaan, bahwa kartu vaksinasi palsu diserahkan oleh tersangka S setelah para saksi berada di Riau dengan maksud agar terhindar dari petugas atau Tim Gugus Covid-19 yang akan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang pendatang dan sebagai syarat untuk dapat diterima bekerja di PT GSI. 

Berdasarkan keterangan Tersangka S bahwa yang membuat atau mengurus Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu tersebut adalah tersangka W. Akan tetapi, S tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh tersangka W untuk membuat atau mendapatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diberikan kepada para saksi (calon pekerja).

"Tersangka S menjelaskan bahwa tersangka W meminta uang sebesar Rp50.000 per orang untuk membuat Kartu Vaksinasi Covid-19  yang dibuatnya. Atas permintaan tersebut tersangka S juga mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp400.000 kepada tersangka W," tambah AKBP Andi Yul.

Sementara, dari pengakuan tersangka W bahwa cara membuat Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut dilakukannya dengan melihat gambar di internet (googling) dan meminta percetakan untuk mencetak sebanyak 40 lembar. Setelah itu tersangka W menulis sendiri data yang dibutuhkan di dalam kartu tersebut.

"Tersangka W menjelaskan bahwa biaya untuk mencetak Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut hanya seharga Rp25.000 per lembarnya," ujarnya.

Atas dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh tersangka S dan W, dijerat dengan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHPidana. Dimana diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.

 

Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)

Editor: E Sulaiman

 






Tuliskan Komentar anda dari account Facebook



Pemkab Meranti


EPAPER RIAU POS  25-mai.jpg




riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com