INFRASTRUKTUR

Rp36 M Pembangunan Sekolah di Meranti Mulai Lelang

Kepulauan Meranti | Selasa, 15 Juni 2021 - 15:17 WIB

Rp36 M Pembangunan Sekolah di Meranti Mulai Lelang
Sejumlah anak Desa Tanjung Darul Takzim pergi ke sekolah menyeberangi sungai suir dengan sampan menuju sekolahnya masing masing. Gambar diambil beberapa bulan lalu sebelum kebijakan PPJ. (WIRA SAPUTRA/RIAUPOS.CO)

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Siapa sangka di tengah keterpurukan pandemi Covid-19, kegiatan peningkatan fasilitas sektor pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan sesuai rencana. 

Puluhan paket pekerjaan yang digulirkan melalui dana alokasi khusus (DAK) 2021 bidang pendidikan oleh pemerintah pusat, mulai dilelang oleh pemerintah daerah setempat. Total anggaran yang akan disalurkan tidak kurang dari Rp36 milliar.


Demikian disampaikan Plt Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Oce Indratmo kepada RiauPos.co, Selasa (15/6/21) siang. 

Adapun kegiatan yang mulai tayang oleh panitia dalam beberapa hari terakhir sebanyak 42 pekerjaan di 36 sekolah dasar dan menengah pertama. "Ada 42 kegiatan di 36 sekolah. Tayang ditargetkan rampung malam ini sejak kita gesa kemarin. Totalnya Rp36 milliar lebih," ungkapnya. 

Oce membeberkan, dari puluhan kegiatan terbagi dua klasifikasi mulai dari rehab, bangun baru fisik dan mobiler ruang kelas, rumah dinas, pustaka, serta labor. 

Walaupun begitu ia tidak menyangkal jika alokasi DAK tahun ini lebih kecil dari sebelumnya mengingat masih banyak sekolah yang dinilai layak menerima kucuran bantuan anggaran perbaikan, namun belum punya kesempatan. Untuk itu ia mengaku jika usulan mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diisi masing-masing sekolah.

"Semuanya tergantung Dapodik yang diinput dari masing-masing satuan pendidikan. Sehingga kementerian yang menentukan sekolah mana yang layak dibangun berdasarkan Dapodik," ujarnya. 

Dominan yang masuk dalam skala prioritas adalah sekolah yang tidak mampu. Untuk itu ia menyayangkan rata rata sekolah yang terakreditasi yang diinput ke dapodik tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. 

"Ada sekolah yang belum layak, dengan kondisi ruang belajar yang rusak dan lain lain, tapi mereka telah mengantongi akreditasi B. Dampaknya, setelah diusulkan untuk mendapatkan bantuan terabaikan. Tentu usulan itu ditolak karena pemerintah pusat menilai sekolah itu layak," ungkapnya. 

Pada dasarnya kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu menurunnya bantuan pemerintah pusat ke kepada Kepulauan Meranti. "Itu salah satu penyebab. Penyebab lain mungkin Covid-19" ungkapnya.

 

Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)

Editor: E Sulaiman


Bank BJB

Pemkab Rokan Hulu




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com