DPRD Karimun Tertarik dengan Layanan Dokumen Sehari Selesai 

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Kemampuan Dinas Kepen­dudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kepulauan Meranti menyelesaikan sejumlah dokumen administrasi dalam waktu singkat menarik perhatian Komisi I DPRD Kabupaten Karimun. 

Hal itu terungkap pasca DPRD Karimun melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, akhir pekan lalu. Salah satu yang menjadi fokus pembahasan ialah pola pelayanan administrasi kependudukan di daerah kepulauan yang dinilai tetap berjalan cepat meski menghadapi keterbatasan akses internet dan jarak antarpulau.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Karimun Sulfanow Putra mengatakan, kondisi geogra­fis Karimun hampir serupa dengan Kepulauan Meranti sehingga berbagai pola pelayanan yang diterapkan Disdukcapil Meranti dinilai relevan untuk dipelajari. 

Baca Juga: Bocah 5 Tahun yang Hilang saat Memancing di Sungai Melibur Ditemukan Meninggal

“Yang ingin kami lihat bagaimana pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kepulauan tetap bisa cepat dan efektif, termasuk penyelesaian dokumen dalam satu hari,” ujarnya, Kamis (28/5). 

Menurut Sulfanow, pelayanan administrasi kependudukan saat ini menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehingga pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan sistem yang mudah dijangkau masyarakat hingga ke wilayah pulau.

Menurutnya, mereka juga menggali informasi terkait pelayanan berbasis digital, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pola jemput bola perekaman KTP elektronik di desa-desa.

Baca Juga: Sapi Kurban Presiden RI Disembelih di Masjid Ar-Rahmah Desa Banglas, Panitia Siapkan 700 Kupon

Kepala Disdukcapil Kepulauan Meranti Agustia Widodo menjelaskan, pelayanan administrasi di Meranti selama ini lebih banyak menitikberatkan pada kemudahan akses masyarakat. 

Menurutnya, pelayanan tidak hanya dilakukan di kantor, tetapi juga melalui berbagai program jemput bola agar masyarakat di wilayah jauh tetap dapat mengurus dokumen kependudukan dengan mudah.

Beberapa inovasi yang dijalankan di antaranya program “Tingkap” yang membantu pasangan pengantin langsung memperoleh dokumen baru setelah menikah, “Lepak” untuk edukasi administrasi kependudukan di sekolah, hingga “Jebol Palapa” yang memungkinkan pencetakan dokumen dilakukan langsung di lokasi pelayanan.