SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Rencana kenaikan tarif kapal penumpang di Kabupaten Kepulauan Meranti kembali bergulir. Setelah sebelumnya menuai penolakan masyarakat dan belum terealisasi sesuai usulan, kini dua perusahaan pelayaran kembali mengajukan penyesuaian tarif kepada pemerintah daerah.
PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line) dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet) mengusulkan kenaikan tarif sebesar 15 persen untuk sejumlah rute pelayaran. Usulan tersebut kembali membuka perdebatan mengenai keseimbangan antara biaya operasional perusahaan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bergantung pada transportasi laut.
Persoalan itu dibahas dalam rapat penyesuaian tarif angkutan laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11).
Baca Juga: Sempat Ditolak, Pengusaha Kembali Ajukan Kenaikan Tarif Kapal Domestik dari Meranti
Pihak perusahaan beralasan kenaikan diperlukan untuk mengimbangi peningkatan biaya operasional. Di antaranya harga BBM industri, suku cadang kapal, upah kru, biaya kepelabuhanan, hingga kebutuhan investasi untuk pengadaan armada baru.
Namun, pemerintah daerah tidak serta-merta menyetujui kenaikan sebesar 15 persen tersebut. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengatakan pemerintah memahami tekanan biaya yang dihadapi perusahaan pelayaran.
Meski demikian, transportasi laut merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat kepulauan sehingga kebijakan tarif tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan operator.
”Kita harus melihat persoalan ini secara berimbang. Perusahaan pelayaran perlu menjaga keberlangsungan usahanya agar pelayanan transportasi tetap berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari beban tarif yang terlalu tinggi. Jangan sampai kepentingan satu pihak mengabaikan kepentingan pihak lainnya,” ujarnya.
Sebagai bentuk kompromi, Pemkab Meranti memberikan ruang penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute yang berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten, dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan penetapan tarif yang berlaku.
Sementara untuk rute dalam wilayah kabupaten, termasuk Selatpanjang–Tanjung Samak, pemerintah meminta agar tarif tidak dinaikkan.
Muzamil menegaskan, kemampuan daya beli masyarakat menjadi pertimbangan penting. Terlebih, sebagian besar mobilitas warga Meranti, mulai dari urusan pekerjaan, pendidikan, perdagangan hingga kesehatan, masih sangat bergantung pada angkutan laut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
