SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Kepualauan Meranti menerangkan rehab bangunan sekretariat daerah atau kantor bupati dinilai perlu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Suprianto mengatakan, kebijakan tersebut dinilai perlu pascamenimbang sejumlah faktor.
“Harus memang direhab setelah menimbang sejumlah faktor. Utama itu sudah tidak layak untuk ditempati. Bahkan sejak dibangun pascaperalihan aset setelah pemekaran dari kabupaten induk belum pernah diganti sengnya. Jadi kalau hujan, beberapa ruangan bocor,” ungkapnya.
Selain itu, rehab juga ditempuh setelah mengukur kemampuan keuangan agar efektif dan efesien jika di bandingkan mereka harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung baru seperti yang telah direncanakan sebelum ini.
“Kita pernah melakukan pembahasan pembangunan kantor bupati yang baru. Tapi tidak efektif dan efesien mengingat situasi kemampuan keuangan yang minim. Makanya diputuskan untuk rehab berat saja,” ujar Bambang.
Apalagi dari kajian teknis yang dilakukan oleh OPD terkait, struktur bangunan masih layak, hanya saja atap dan seluruh instalasi yang rusak berat itu harus diganti. “Bangunanya masih layak. Tapi struktur atap itu itu yang parah. Bocor dan rembes kalau hujan makanya harus direvitaslisasi melalui Dinas PUPR,” ujarnya.(gem)
Editor : RP Arif Oktafian