Penerapan WFH, Kantor Dinas/Badan di Pemkab Kuansing Terlihat Lebih Sepi

TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- Kantor dinas/badan di lingkungan Pemkab Kuansing terlihat sepi dari biasanya. Ini karena Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), terhitung Jumat (24/4/2026) mulai menerapkan sistem Work From Home (WFH).

Dari pantauan Riaupos.co, Dinas Kopdagrin di bagian umum, terlihat hanya dua orang staf yang masuk. "Hari ini mulai diterapkan WFH. Di Kopdagrin sekitar 13 orang staf yang masuk ditambah Kepala Dinas dan Kabid. Yang lainnya WFH," kata Ipid staf Bagian Umum di Dinas Kopdagrin. 

Begitu juga di Dinas KBP3A yang berada di sebelah Dinas Kopdagrin juga terlihat sepi dari biasanya. Parkir kendaraan roda dua dan roda empat yang digunakan pegawai terlihat sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang parkir. 

Baca Juga: Malam-malam, Bupati Kuansing Suhardiman Amby Lantik 62 Pj Kades

Kepala Dinas KBP3A Kuansing Mardansyah menyebutkan memang mulai hari ini sesuai instruksi Bupati Kuansing H Suhardiman Amby mulai penerapan WFH. Di Dinas KBPA3, ada 25 persen pegawai yang WFO, selebihnya WFH. 

Kondisi itu berbeda dengan Dinas Kesehatan yang tetap ramai seperti biasa. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kuansing Aswandi SKM, meski sekarang sudah menerapkan WFH, jajaran Dinas Kesehatan tetap masuk dan bekerja seperti biasa. 

"Kita di kesehatan ini adalah pelayanan. Makanya semua jajaran kesehatan, puskesmas dan RSUD tetap masuk seperti biasa," katanya. 

Baca Juga: Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Lewat Bappenas 

Kepala BKPP Kuansing, Drs Muradi MSi membenarkan kalau hari ini WFH diberlakukan. Dari OPD, ada beberapa yang tetap WFO. Terutama dinas yang melakukan pelayanan lansung ke masyarakat. Misalnya, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Bapenda, RSUD, Satpol PP-PKP, BPBD, Dinas PTSP. "Yang lain WFH sesuai ketentuan Surat Edaran," kata Muradi. 

Menurut Muradi, pemberlakuan WFH merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor :800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.