Patuhi Imbauan Mendagri, Puncak May Day 2026 Kuansing Digelar 3 Mei
TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- Puncak peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi yang semula dijadwalkan Jumat 1 Mei 2026, resmi diundur menjadi Ahad 3 Mei 2026.
Kalangan buruh Kuansing lebih memilih aksi damai berupa audiensi dengan Bupati Kuansing H Suhardiman Amby untuk menyampaikan aspirasi yang dipusatkan di Pendopo Lapangan Limuno, Teluk Kuantan.
Perubahan jadwal ini merupakan tindak lanjut atas Surat Imbauan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.10.3/3847/SJ tertanggal 27 April 2026 yang meminta pemerintah daerah menggelar peringatan May Day setelah 2 Mei 2026 demi menjaga kondusivitas nasional, seiring adanya agenda May Day terpusat di Jakarta.
Baca Juga: Peringatan May Day 2026 Dipusatkan di Kawasan Purna MTQ
Keputusan pengunduran juga merupakan hasil rembuk bersama antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kuantan Singingi, jajaran Polres Kuansing, serta perwakilan serikat pekerja/serikat buruh se-Kuansing dalam rapat koordinasi yang digelar secara maraton mulai dari Kantor Disnaker sampai ke Mapolres Kuansing.
Ketua FSPMI Kuantan Singingi Jon Hendri, mengatakan perubahan jadwal tersebut merupakan bentuk sinergi antara serikat pekerja, pemerintah, aparat keamanan, dan pihak perusahaan.
"Perubahan ini adalah hasil musyawarah bersama demi menjaga suasana tetap kondusif sesuai arahan pusat. Substansi perjuangan buruh tetap utuh dan akan kami sampaikan kepada Bupati," ujar Jon Hendri, Jumat (1/5/2026).
Mengingat kegiatan dilaksanakan pada hari libur, Disnaker Kuansing akan menyurati seluruh perusahaan agar memberikan dispensasi kepada pekerja yang hadir sebagai delegasi dalam audiensi tersebut. Langkah ini ditempuh untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi.
Dalam rapat koordinasi sebelumnya, Polres Kuansing juga menyatakan kesiapan mengawal jalannya kegiatan agar berlangsung tertib dan aman. Sementara perwakilan perusahaan menyatakan dukungannya terhadap forum dialog sebagai sarana komunikasi yang sehat dalam hubungan industrial.
Meski jadwal berubah, substansi audiensi tetap difokuskan pada isu-isu ketenagakerjaan, baik skala nasional maupun lokal. Sejumlah poin yang akan disampaikan serikat pekerja, dua tuntutan besar. Yakni sahkan UU Ketenagakerjaan baru sesuai rekomendasi KSP-PB, serta hapus praktik outsourcing dan upah murah (HOSTUM).
Namun sorotan tajam juga diarahkan pada persoalan lokal yang dirasakan langsung buruh perkebunan di Kuantan Singingi. Yakni mendesakan upah layak, kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerja ke BPJS, penertiban perusahaan yang belum memiliki akun Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP), penambahan personel pengawas hubungan industrial di Disnaker, hingga pembentukan Satgas PHK dan LKS Tripartit melalui SK Bupati.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
