RAPBD 2027 Diproyeksikan Rp1,3 Triliun, DPRD Ingatkan Fokus ke Mandatory dan Skala Prioritas
TELUKKUANTAN(RIAUPOS.CO) - DPRD Kabupaten Kuansing terus menggesa pembahasan KUA PPAS RAPBD 2027 yang diajukan pemkab. Pembahasan masih di tingkat komisi dengan OPD-OPD di lingkungan Pemkab Kuansing.
DPRD Kuansing menargetkan, pembahan KUA PPAS RAPBD 2027 di tingkat komisi bisa tuntas pekan depan. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan ke Banggar DPRD.
"Sekarang kami di DPRD masih melakukan pembahasan KUA PPAS RAPBD 2027. Masih pembahasan di tingkat komisi dan OPD-OPD," kata Ketua DPRD Kuansing, H Juprizal SE MSi, Jumat (11/9/2026) di Teluk Kuantan.
Baca Juga: Kalah 1-2 dari PSIS, Pelatih PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas: Kesalahan Kecil Jadi Bahan Evaluasi
RAPBD 2027 yang diajukan ke DPRD Kuansing, lanjut Juprizal, di proyeksi sebesar Rp1,3 triliun lebih.
Dengan anggaran sebesar itu, DPRD Kuansing mengingatkan agar Pemkab fokus pada program yang menjadi mandatory. Seperti gaji ASN, baik PNS maupun PPPK yang wajib diusulkan satu tahun ditambah gaji 13 dan 14. Kemudian, dana desa, dan penyelesaian utang tunda bayar.
Dengan komposisi anggaran sebesar itu, Juprizal mengingatkan agar program yang disusun harus yang menjadi skala prioritas.
Begitu juga dengan proyeksi pendapatan daerah, harus disusun mendekati proyeksi realisasi pendapatan per tahun. Sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak.
"Kami menyarankan pemerintah daerah harus fokus ke mandatory, utang bayar. Berapa sisa pendapatan daerah, baru dirancang untuk belanja modal sesuai skala prioritas. Kalau tidak seperti ini, utang kita nanti akan terus membengkak," ujar Juprizal.
DPRD pada prinsipnya mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang sesuai skala prioritas dan pro masyarakat. (dac)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
