Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai Ketentuan, Pj Sekda Minta Tim Satgas Turun ke SPPG
TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terus memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) percepatan program MBG melalui evaluasi kinerja serta peningkatan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Hal ini disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Drs Muradi MSi, kemarin. Muradi menyampaikan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri, Satgas MBG di daerah ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan unsur BGN guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan.
Ia menjelaskan, Satgas MBG Kabupaten Kuantan Singingi telah dibentuk sejak Agustus 2025. Namun, hingga saat ini belum pernah dilaksanakan rapat koordinasi secara khusus dengan pihak BGN.
Baca Juga: Peduli Korban Kebakaran di Desa Bandar Padang Inhu, PT Meganusa Intisawit Serahkan Bantuan
"Kita ingin mengaktifkan dan memfungsikan kembali Satgas MBG Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal," ujar Muradi.
Lebih lanjut disampaikan, Satgas MBG daerah memiliki tugas melaksanakan inspeksi dan penilaian kesesuaian terhadap SPPG, dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Pengawasan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap makanan yang diproduksi oleh dapur SPPG, sehingga kualitas, kelayakan, dan keamanan pangan yang disalurkan kepada penerima manfaat dapat terus terjaga.
Muradi menegaskan, tim Satgas diminta segera melakukan inspeksi ke sejumlah SPPG di Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengacu pada 14 indikator yang terbagi dalam tiga kelompok penilaian.
Dari sejumlah indikator tersebut, aspek keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama dengan bobot penilaian tertinggi, di samping aspek legalitas dan sumber daya manusia (SDM).
"Tim harus turun langsung melakukan inspeksi ke SPPG. Kita ingin memastikan seluruh aspek yang menjadi indikator penilaian benar-benar diperhatikan, terutama terkait keamanan pangan, legalitas, dan SDM," tegasnya.
Baca Juga: Kepolisian Diminta Usut Tuntas Kasus Penyadapan, Bahlil: Buka Sejelas-jelasnya, Jangan Fitnah Terus
Ia juga mengingatkan pelaksanaan tugas Satgas MBG di daerah akan menjadi bagian dari penilaian pemerintah pusat. Hasil evaluasi tersebut nantinya dapat menjadi dasar pemberian penghargaan (reward) maupun sanksi (punishment) sesuai capaian kinerja masing-masing daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
