Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fraksi-fraksi DPRD Kuansing Beri Masukan terhadap Ranperda APBD 2027

D
Penulis: Desriandi Candra❯
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Yusliadi menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Ketua DPRD, H Juprizal SE MSi, Jumat (20/11/2026) pada sidang paripurna DPRD. Foto Desriandi Candra
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Yusliadi menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Ketua DPRD, H Juprizal SE MSi, Jumat (20/11/2026) pada sidang paripurna DPRD. Foto Desriandi Candra

Advertisement

TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menggelar paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026) sore.

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Juprizal SE MSi, dihadiri Pj Sekda Drs Muradi MSI, 19 anggota DPRD serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Kuansing itu, dimanfaatkan oleh fraksi-fraksi untuk memberi masukan. 

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra dibacakan H Samsuarman, PDI Perjuangan Yusliadi, Demokrat Ike Krisnawati, PAN Aprison, Nasdem-PKS Syafril ST, dan PKB Diki Susanto. Secara umum fraksi menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal.

Fraksi Gerindra menyoroti proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp1,2 triliun lebih dengan pendapatan transfer mencapai Rp917 miliar lebih. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dinilai perlu diimbangi dengan penggalian potensi PAD, baik dari sektor pajak, retribusi maupun nonpajak.

Begitu pula dengan Fraksi PAN dan PKB. Mendorong optimalisasi aset daerah, sementara Fraksi PDI Perjuangan meminta revitalisasi aset yang belum produktif agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Advertisement

Fraksi Gerindra juga meminta kejelasan komposisi belanja pegawai dan barang/jasa serta memastikan penganggaran gaji PPPK selama setahun.

Salah satu sorotan penting datang dari Fraksi Nasdem-PKS. Syafril yang mewakili dua partai politik di DPRD Kuansing itu mendorong pemerintah daerah membangun dan menerapkan sistem digitalisasi dalam pemungutan pajak daerah.

Dimana digitalisasi dinilai penting untuk menciptakan pengelolaan pajak yang lebih transparan, memudahkan pemantauan penerimaan secara langsung, serta meningkatkan efektivitas pengawasan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menggali potensi pendapatan secara maksimal tanpa harus membebani masyarakat melalui penambahan pajak. Fraksi lainnya juga menekankan perlunya evaluasi kinerja OPD dalam pencapaian target PAD, termasuk pemberian penghargaan bagi OPD yang berhasil melampaui target dan sanksi bagi yang tidak mencapai target.

Fraksi Nasdem-PKS mengingatkan agar pengurangan dana transfer disikapi dengan pengendalian belanja tidak mendesak tanpa mengganggu hak aparatur, termasuk gaji dan TPP. Pemerintah daerah juga diminta menyelesaikan kewajiban sebelumnya, seperti tunda bayar, sebelum memasukkan program-program baru.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer