SEKTOR TENAGA KERJA

Enam Program Mitigasi Pemerintah Atasi Dampak Covid-19

Nasional | Sabtu, 02 Mei 2020 - 16:30 WIB

Enam Program Mitigasi Pemerintah Atasi Dampak Covid-19
TES SWAB: Petugas medis ketika mengambil sampel penumpang KRL Commuterline saat tes swab di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (27/4/2020). (Sofyan Syah/Radar Bogor/Jawapos.com)

BAGIKAN


BACA JUGA

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa pemerintah memiliki berbagai skema untuk memitigasi sektor usaha dan ketenagakerjaan yang terdampak Covid-19. Tujuannya, pemberi kerja maupun tenaga kerja sama-sama bertahan di tengah pandemi.

Jokowi menuturkan, pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh negara dan berdampak ke segala lini. Termasuk pada peringatan Hari Buruh Internasional kemarin. Yang paling utama saat ini, bagaimana mengurangi dampak buruk pandemi. ”Pemerintah berusaha melindungi para buruh agar tetap bekerja dan berpenghasilan,” ujarnya lewat akun resmi presiden kemarin (1/5).

Selain buruh, para pelaku usaha juga mendapatkan perhatian khusus. Dengan begitu, mereka diharapkan bisa mempertahankan usaha maupun karyawan di tengah badai pandemi. Sejumlah kebijakan diambil untuk memberikan stimulus kepada para pelaku usaha dan buruh.

Secara keseluruhan, ada enam langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di sektor tenaga kerja. Dimulai dari stimulus ekonomi kepada para pengusaha yang berkomitmen tidak mem-PHK para pekerja. Baik stimulus pajak maupun relaksasi kredit. Agar para pengusaha tetap memiliki ruang untuk memenuhi kewajiban kepada pekerja.

Berikutnya, program insentif bagi 56 juta pekerja sektor formal. Selain insentif pajak, ada relaksasi pembayaran iuran program Badan Penyelenggara Jamsostek maupun kredit. Ketiga, bagi 70,5 juta pekerja sektor informal, mereka yang miskin dan rentan miskin diberi bantuan sosial. Baik yang berasal dari APBN maupun APBD.


Kebijakan mitigasi keempat adalah prioritas penerimaan kartu prakerja kepada para pekerja yang menjadi korban PHK. Dalam ratas Kamis lalu (30/4), presiden menyebutkan bahwa pendaftar kartu prakerja membeludak. ”Pendaftar kartu prakerja sudah 8,4 juta. Padahal, jatahnya hanya untuk 5,6 juta,” jelas presiden. Karena itu, ada skala prioritas bagi mereka yang menjadi korban PHK.

Langkah kelima adalah memperbanyak program padat karya tunai di berbagai kementerian. Prinsip utamanya, nilai upah harus lebih tinggi daripada nilai bahan. Agar pesertanya makin banyak dan mendapatkan pemasukan yang layak selama pandemi.

Terakhir, mitigasi khusus bagi para buruh migran Indonesia (BMI). Mereka yang masih bertahan, tidak pulang, diberi bansos yang berupa sembako. Saat ini yang sudah berjalan adalah program bansos sembako di Malaysia. Harapannya, para BMI tidak perlu pulang ke Indonesia untuk sementara waktu. Setidaknya sampai pandemi berakhir.

Meskipun demikian, gelombang kepulangan BMI dari luar negeri tetap terjadi. Khususnya dari beberapa negara tujuan kerja seperti Malaysia, Singapura, dan Hongkong. ”Per 26 April 2020, BMI yang pulang sejumlah 88.759 orang,” terang Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Diprediksi, sepanjang bulan ini ada 16.812 BMI yang akan pulang ke tanah air. Dengan demikian, hingga akhir bulan ini akan ada 105.571 BMI yang tiba dari berbagai negara. Di saat bersamaan, pemerintah juga menunda sementara penempatan BMI di luar negeri. ”Ada 34.644 calon BMI yang tidak bisa berangkat,” lanjut Ida.

Tentu pekerjaan mereka akhirnya juga terpaksa ditunda. Dua jenis BMI tersebut memerlukan treatment agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi. BMI yang gagal berangkat diusulkan untuk mendapatkan fasilitas kartu prakerja. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan para penyalur BMI agar mereka secara mandiri mendaftar ke PMO. Kementerian akan memfasilitasi data untuk diberikan kepada PMO kartu prakerja.

Sedangkan BMI yang pulang akan dikoordinasikan dengan dinas ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Mereka akan diikutkan program reguler Kemenaker, yakni padat karya produktif, padat karya infrastruktur, hingga pelatihan-pelatihan sembari menunggu pandemi berakhir.

Menurut Ida, Kemenaker mampu membiayai 223.035 peserta. Mereka diikutkan program perluasan kesempatan kerja maupun pelatihan di balai latihan kerja. Harapannya, mereka tidak kehilangan produktivitas di tengah pandemi.

Menyadari May Day tak bisa dirayakan seperti sebelumnya, Kemenaker menginisiasi pemeriksaan Covid-19 bagi pekerja. Kemarin (1/5), bekerja sama dengan PT Siloam International Hospitals Tbk, Kemenaker mengadakan rapid test untuk 1.000 pekerja. Rapid test dilakukan secara bertahap bagi para pekerja yang berasal dari berbagai perwakilan serikat pekerja/buruh (SP/SB).

Ida menuturkan, meski Hari Buruh tak bisa diperingati seperti biasanya, semangat perjuangan dan membangun persatuan dalam peringatan May Day tetap dapat terwujud. Salah satunya melalui tes kesehatan bagi para pekerja/buruh.

”Kami akan tindak lanjuti hasil rapid test ini,” ucap dia kemarin.

Puji Santoso, wakil sekretaris Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dari unsur pekerja, mengapresiasi langkah Kemenaker memeriksa kesehatan pekerja. Sebab, tak dimungkiri, masih banyak pekerja yang harus masuk pabrik saat pandemi.

Dia juga berharap semua pihak bisa menahan diri agar tidak melakukan segala hal yang bisa menimbulkan gejolak sosial. Puji juga menyinggung darurat THR, PHK, dan pengangguran yang terjadi saat ini. Dia meminta seluruh stakeholder untuk duduk bersama dan mencari solusi. ”Bukan saatnya saling menyalahkan, tapi sudah saatnya bergandengan tangan mencari jalan keluar atas masalah yang sekarang terjadi,” ucap dia.

 

Sumber: Jawapos.com

Editor : Deslina




youtube riaupos


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



Sharp Pekanbaru PSBB

Fekon Unand

UIR PMB Berbasis Rapor

Pelita Indonesia

EPAPER RIAU POS  2020-07-02.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com