MEREKA LAYAK DIMAKAMKAM DI BUMI PERTIWI

Jangan Tolak Jenazah Korban Covid-19

Nasional | Jumat, 03 April 2020 - 05:04 WIB

Jangan Tolak Jenazah Korban Covid-19
Anggota MPR Kamrussamad (kanan) saat diskusi di Media Center DPR, beberapa waktu lalu. (DOK JPNN.COM)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad berharap kepada rakyat Indonesia tidak menolak korban meninggal karena virus corona untuk dimakamkan di mana pun mereka berada.

"Karena mereka-mereka adalah saudara-saudara kita, keluarga kita, yang layak dimakamkam di bumi pertiwi ini," ujar Kamrussamad dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (2/4).

Lebih jauh Kamrussamad juga berharap kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dan pendanaan penanganan Covid-19 ini dari dalam negeri.


"Karena mengingat, utang pinjaman luar negeri sudah sangat besar, beban pembayaran bunga pada tahun ini cukup besar," kata dia.

Kamrusamad berharap dengan segala hormat kepada presiden, kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota, untuk secara solid bersama-sama dan bahu-membahu melakukan fungsi koordinasi serta pelaksanaan implementasi setiap kebijakan, supaya masa krisis kesehatan bisa segera dilalui dan kita bisa bangkit kembali untuk menata perekonomian nasional.

Kamrussamad juga mengingatkan bahwa ada beberapa pasal di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Covid-19 yang menjadi perdebatan.

"Ada beberapa pasal yang dalam satu kali 24 jam terakhir sudah menjadi perdebatan di publik. Khususnya, Pasal 2 Ayat 1 huruf h, yang telah menganulir Pasal 55 UU BI. Selain itu, juga Pasal 27 Ayat 1, 2, 3," ujar dia.  

Kamrussamad berharap para anggota DPR yang nanti dipercayakan untuk membahas Perppu itu bisa memerhatikan persoalan ketatanegaraan.

"Teman-teman yang dipercayakan membahas nantinya bisa secara sungguh-sungguh menyerap aspirasi, dan tetap menjaga kehidupan ketatanegaraan kita," ujarnya.

Dia berharap, pembagian tugas dan kewenagan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta fungsi setiap lembaga bisa berjalan baik dalam sebuah ketatanegaraan yang baik pula.

Sumber: JPNN.Com
Editor: Rinaldi

 






Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU


Achmad - Idul Fitri

UIR PMB Berbasis Rapor

Pelita Indonesia

EPAPER RIAU POS  2020-06-05-ok.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com