RAPAT KOORDINASI BANJIR

Anies Batal Diundang ke Istana

Nasional | Sabtu, 04 Januari 2020 - 06:57 WIB

Anies Batal Diundang ke Istana
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya merasa tidak punya persoalan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (DOK JAWAPOS.COM)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan batal diundang rapat penanganan banjir dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat (3/1). Kabar itu diungakapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Sebetulnya kemarin diundang presiden namun diganti intern," kata Basuki usai rapat koordinasi di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

Beberapa kepala daerah yang akan diundang itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Basuki tidak menjelaskan alasan pembatalan rapat koordinasi tersebut. Namun dia memastikan dalam waktu dekat para kepala daerah tersebut akan diundang untuk mengikuti rapat koordinasi terkait kebencanaan.

"Tentu nanti akan ada," kata Basuki.

Basuki menambahkan, antisipasi maupun penanganan bencana seperti banjir harus dikerjakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Saya harus kolaborasi. Enggak bisa saya sendiri kerja, Pak Gubernur sendiri kerja. Engga akan bisa juga," tegas mantan pejabat karir di Kementerian PUPR ini.

Basuki juga menegaskan, dirinya merasa tidak punya persoalan dengan Anies Baswedan. Soal pernyataannya itu hanya sebatas untuk merespons anggapan publik soal silang pendapat antara dirinya dengan Anies Baswedan ketika melakukan konferensi pers di Monumen Nasional (Monas), Kamis (2/1), terkait penyebab banjir Jakarta.

"Enggak ada (silang pendapat). Buat saya enggak ada (masalah). Saya kan melaksanakan master plan (normalisasi Ciliwung) ini. Enggak ada yang lain," ucap Basuki usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan bencana terutama banjir Jabodetabek, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/1).

Basuki menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan agar Kementerian PUPR melanjutkan pekerjaan yang sudah direncanakan, salah satunya normalisasi Kali Ciliwung, membangun sodetan Ciliwung dan Banjir Kanal Timur (BKT).

Basuki juga menerangkan, kondisi Kali Ciliwung memang tidak mampu menampung curah hujan yang terjadi awal tahun baru 2020 kemarin. Kali dengan lebar 10-20 meter itu menurutnya hanya mampu menampung debit air 200 meter kubik per detik. Sedangkan yang terjadi kemarin jauh di atas itu.

"Kapasitas sungai ini lebarnya sekitar 10-20 meter untuk menampung debit hanya 200 meter kubik per detik. Padahal debit banjir (kemarin) sampai 570 meter kubik per detik, sehingga harus dibesarkan kapasitas tampung Kali Ciliwung, termasuk sodetannya sehingga beban di Manggarai atau hilir akan lebih kecil," jelasnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengarahkan agar pekerjaan yang telah direncanakan terus dilanjutkan. Di hulu, kata Basuki, saat ini sedang dibangun dua bendungan yakni Sukamahi dan Ciawi. Keduanya ditargetkan selesai tahun ini, tetapi masih ada kendala pembebasan lahan.

"Pembebasan lahan sudah lebih 95 persen. Sodetan, dari 1,2 Km, kami selesaikan 600 meter dan gubernur sudah diskusi untuk bebaskan intake-nya. Insya Allah, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Kalau untuk normalisasi kami siapkan rusunnya untuk 800 KK bisa kami pindahkan, kami siapkan di Pasar Rumput," tegas Basuki.

Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi

 




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



EPAPER RIAU POS  2020-03-31.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3th floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com