Pendekatan Militer di Papua Kurang Tepat

Nasional | Rabu, 05 Mei 2021 - 10:15 WIB

Pendekatan Militer di Papua Kurang Tepat
Tokoh senior Papua, Lenis Kogoya (kiri) dan Freddy Numberi memberikan keterangan pada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/5/2021). (HENDRA EKA/JPG)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tokoh Papua Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi menyinggung operasi militer di Papua untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Meskipun tidak bisa dinafikan adanya pelanggaran HAM berat yang ada di tanah Papua. Karena itu harus bisa dilihat dengan jernih.

"Sebagai mantan tentara saya selalu mengatakan kepada saudara-saudar saya adik adik saya di TNI bahwa pengalaman Timor-Timor itu menunjukkan kepada kita bahwa anytime PBB bisa masuk, manakala pelanggaran HAM itu mencapai satu titik tertentu yang diformulasikan sebagai genoside,"kata Freddy dalam Konferensi Pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/5).


Akan tetapi, ia berharap, kekahwatiran itu tak terjadi di Papua. Karenaya dia berharap agar dalam konteks operasi militer, TNI berhati-hati.

"Seruan kita tadi kehati-hatian di dalam label apapun. Kenapa, karena TNI itu, militer itu adalah sangat terhormat dalam suatu negara, tidak ada militer berarti negara itu ambruk,"papar Mantan Menteri Kelautan Perikanan.

Atas dasar itu, Freddy berpendapat yang paling tepat adalah penegakan hukum, bukan operasi militer yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM bagi rakyat Papua.

"Jadi, saya melihat bahwa harus penegakan hukum yang dilakukan, TNI membantu Polri supaya terhindar dari pelanggaran HAM. Kalau Polisi tembak mati iti tidak ada pelangggaran HAM, tembak dalam rangka penegakan hukum. Sama saja seperti di Sumatera atau di Sulawesi,"ungkapnya.

Bank BJB

Hadir juga dalam Konferensi Pers itu, Michael Menufandu, Yorrys Raweyai Nick Messet, Rini S. Modouw, Michael Yerisetouw, Steve L. Mara dan tokoh-tokoh Papua lainnya.

Berikut pernyataan resmi, Seruan Moral Forum Senior Papua Bersama Elemen Generasi Milenial Kepada Pemerintah:

Pertama, mengecam dengan keras segela bentuk tindakan kekerasan terhadap warga sipil maupun aparat TNI-Polri demi kemanusiaan dan keadilan.

Kedua, label teroris kepada KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) perlu kehati-hatian dengan harapan dapat ditinjau kembali, sebab latar belakang sejarah KKB yang berbeda dan mengingat dampaknya terhadap masyarakat Papua secara luas yan justru dapat merugikan kepentingan nasional di masa mendatang.

Ketiga, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penyelesaian akar masalah yang ada di tanah Papua sesuai hasil riset Lembaga Pemerintah RI, yaitu LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Keempat, menyikapi akar masalah di tanah Papua, langkah penyelesaian konflik seperti di Aceh merupakan solusi damai yang sangat bijak, namun tentunya dilakukan dengan tahapan-tahapan yang berbeda, dikarenakan di Tanah Papua ada banyak faksi.

Kelima, perlu evaluasi apakah pendekatan kekerasan selama ini di tanah Papua berhasil atau gagal?(jpg)
 


Pemkab Siak


Pemkab Rokan Hulu





Tuliskan Komentar anda dari account Facebook



TERBARU





Shocktober - FOX Hotel Pekanbaru



riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com