Pemerintah Siapkan Subsidi Minyak Goreng

Nasional | Kamis, 06 Januari 2022 - 09:14 WIB

Pemerintah Siapkan Subsidi Minyak Goreng
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat konfersni pers terkait harga minyak goreng di Jakarta, Rabu (5/1/2022). (KEMENKO PEREKONOMIAN FOR RIAUPOS.CO)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Harga minyak goreng yang melambung tinggi membuat berbagai pihak berang. Betapa tidak, harga minyak goreng di pasaran kini mencapai Rp18.000–Rp22.000 per kg.  Data historis infopangan.jakarta.go.id mencatat, harga minyak goreng pada Januari 2021 masih di kisaran Rp13.700/kg hingga yang paling mahal Rp15.500 kg. Kondisi itu sempat turun tipis hingga medio April 2021.

Kenaikan harga minyak goreng mulai terlihat sejak Mei 2021 hingga puncaknya saat ini. Data mencatat, hingga kemarin (5/1), harga terendah minyak goreng mencapai Rp 18.000/kg dan harga tertingginya Rp22.000/kg. Rata-rata harga minyak goreng di DKI mencapai Rp 19.693/kg.

Yamaha Alfa Scorpii

Kenaikan harga minyak pun membuat Presiden Joko Widodo meminta Menteri Perdagangan menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Hal itu pun langsung ditindaklanjuti oleh jajarannya. Dalam rakortas pangan, kemarin (5/1), pemerintah menetapkan harga minyak goreng kemasan sederhana di tingkat konsumen sebesar Rp14.000 per liter.

"Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kemarin.

Untuk menjamin hal itu, pemerintah memberi subsidi pada komoditas tersebut. Subsidi minyak goreng dilakukan selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan.

"Penyediaan ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan dan akan dievaluasi di bulan Mei dan ini dapat diperpanjang," imbuh Airlangga.


Adapun volume minyak goreng yang akan digelontorkan dalam program subsidi ini sebanyak 1,2 miliar liter selama 6 bulan. Pemerintah menggelontorkan dana senilai Rp3,6 triliun untuk menutup selisih harga di pasar ditambah dengan PPN. Adapun dananya mengunakan anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Nantinya, badan ini harus menyediakan dan melakukan pembayaran sebesar Rp3,6 triliun.

BPDPKS akan menunjuk surveyor independen dalam mempersiapkan mekanisme kerja sama.

"Kemudian nanti Menteri Keuangan akan menyiapkan tata-cara pemungutan dan setoran PPN atau selisih harga dan ini mengadopsi peraturan Dirjen Pajak dan lembaga lain, termasuk Kementerian Perindustrian terkait dengan SNI," katanya.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga crude palm oil (CPO) dunia yang naik menjadi USD 1.340/MT. Kenaikan harga CPO ini menyebabkan harga minyak goreng ikut naik cukup signifikan. Lutfi pun mengaku menjalankan perintah presiden dalam upaya menekan harga minyak goreng. Salah satunya menggelar operasi pasar dengan melepas 4 juta liter dari 11 juta liter minyak goreng.

"Sampai hari ini (kemarin, red) kita masih mengadakan operasi pasar untuk 11 juta liter minyak goreng di 47.000 gerai pasar modern. Hari ini sudah mencapai 4 juta. Jadi 7 jutanya on going," ujar Lutfi.

Menurut Lutfi, produksi minyak goreng kemasan akan segera dilanjutkan. Mengingat masih ada 7 juta liter yang harus disebar. Ia bersama dengan jajaran terkait akan mengusahakan proses produksi bisa berlangsung pada awal pekan depan.

"Kita akan mulai mudah-mudahan produksi akan segera berlangsung tidak akan lebih lama dari pada awal minggu depan. Sehingga di akhir minggu depan mencapai di hampir seluruh pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan," sambungnya.

Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin menanggapi adanya gejolak harga keperluan pokok seperti minyak goreng, telur ayam, dan sejenisnya. Dia mengatakan pemerintah sudah melakukan upaya antisipasi untuk menangani gejolak harga keperluan pokok tersebut.

"Yaitu melalui penjualan atau operasi pasar oleh Menteri Perdagangan, sudah dilakukan," katanya di sela peresmian enam rumah ibadah di Universitas Pancasila, Jakarta, kemarin (5/1). Ma’ruf berharap gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut merupakan fenomena Natal dan Tahun Baru (Nataru) saja. Maka harapannya ketika momen Nataru sudah selesai, harga-harga tadi kembali stabil. Meskipun momentum Nataru sudah usai, Ma’ruf mengatakan kegiatan operasi pasar tetap dilanjutkan. Selain itu pemerintah juga akan terus melakukan upaya pengendalian harga lainnya.

Selain itu Ma’ruf juga menyampaikan perhatian kepada pihak-pihak yang memiliki stok kebutuhan pokok. Dia meminta jangan sampai gejolak harga di tengah masyarakat ini digunakan untuk kepentingan pribadi. "Untuk mencari keuntungan semata," tuturnya.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan pihak-pihak yang memiliki stok kebutuhan pokok untuk dijual, supaya bisa mengendalikan diri. Sehingga tidak menambah beban atau kesulitan di tengah masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah sedang berupaya melakukan pemulihan ekonomi secara keseluruhan.(dee/wan/agf/jpg)

Laporan JPG, Jakarta






Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com