KONFLIK INTERNAL KPK

Waka MPR: Tes Wawasan Kebangsaan Mestinya Bukan Penentu

Nasional | Senin, 07 Juni 2021 - 23:03 WIB

Waka MPR: Tes Wawasan Kebangsaan Mestinya Bukan Penentu
Diskusi Empat Pilar MPR RI, kerja sama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas dan Layanan Informasi MPR RI dengan tema "Pentingnya Wawasan Kebangsaan bagi ASN" di Media Center MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta Senin, (7/6/2021). (YUSNIR/RIAUPOS.CO)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -  Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengaku prihatin munculnya kegaduhan akibat tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Menurut Syarief Hasan pelaksanaan TWK merupakan sesuatu yang wajar, dan tidak perlu diributkan. Tetapi, semestinya  hasil TWK bukan menjadi satu-satunya penentu kelulusan pegawai KPK menjadi ASN. 

Selain hasil TWK, kelulusan pegawai KPK menjadi ASN seharusnya turut mempertimbangkan komponen yang lain. Seperti, integritas loyalitas, prestasi, dan pendidikan. Jadi bukan hanya semata-mata bergantung pada hasil TWK. 


"Mestinya ada skoring yang jelas dari semua komponen, bukan hanya hasil TWK semata. Agar tidak terjadi kasus pegawai yang minim prestasi diangkat menjadi ASN. Sementara pegawai lain yang prestasinya besar, memiliki Integritas dan loyalitas serta pendidikan baik, malah tidak diangkat menjadi ASN karena tidak lulus TWK,” kata Syarief Hasan

Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber diskusi Empat Pilar MPR RI, kerja sama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas dan Layanan Informasi MPR RI dengan tema "Pentingnya Wawasan Kebangsaan bagi ASN" di Media Center MPR/DPR/DPD RI  Senayan, Jakarta Senin, (7/6/2021). 

Selain  Syarief Hasan, hadir dua pembicara lain. Yaitu, Anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin dan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto atau Cak Nanto. 

Pada kesempatan itu Syarief Hasan mempertanyakan TWK yang dilaksanakan terhadap pegawai  KPK didahului dengan sosialisasi atau tidak. Seperti dalam    sekolah formal, semestinya setelah dilakukan Pendidikan, beberapa waktu kemudian dilakukan ujian.

"Artinya, apa yang sudah diberikan, itulah yang diujikan," katanya.

“Ada baiknya, tugas sosialisasi wawasan kebangsaan, itu diberikan kepada BPIP. Apalagi, Lembaga tersebut langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara Presiden adalah atasan bagi seluruh ASN," sambungnya. 

Pernyataan serupa disampaikan Dr Yanuar Prihatin. Kata dia merasa aneh saat orang meributkan masalah wawasan kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan itu adalah sesuatu yang fundamental, penting dan hakiki bagi bangsa Indonesia. Yanuar makin bingung karena masalah wawasan kebangsaan, ini  baru diributkan sekarang ketika berkaitan dengan pegawai KPK.

“ASN beserta TNI dan Polri adalah pilar yang wajib memahami dan menghayati wawasan kebangsaan. Apa jadinya negara Indonesia bila mereka tidak menghayati wawasan kebangsaan. Demikian juga masyarakat pada umumnya,” kata Yanuar.

Sementara itu Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, mengatakan, wawasan kebangsaan yang sedang diributkan akhir-akhir ini adalah persoalan yang sudah diselesaikan oleh para pendiri bangsa. Hanya saja, ada beberapa oknum masyarakat yang mencoba mempersoalkannya lagi, karena tidak ingin bangsa Indonesia membahas soal kemajuan. 

“Inilah oknum yang tidak ingin melihat bangsa Indonesia mengalami kemajuan, sehingga mengulang-ulang persoalan yang sudah dibahas dan diselesaikan oleh para pendiri bangsa," kata Cak Nanto. 

Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Hary B Koriun


Bank BJB

Pemkab Rokan Hulu




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com