JAMAAH VIA VIRTUAL ACCOUNT

BPKH Bagikan Rp2T untuk 4,5 Jutaan

Nasional | Selasa, 07 Juli 2020 - 09:53 WIB

BPKH Bagikan Rp2T untuk 4,5 Jutaan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Jamaah calon haji haji (JCH) kini dapat mengecek tabungan mereka melalui layanan virtual account (VA) atau akun bayangan. Jumlahnya pasti melebihi dari setoran awal pendaftaran haji Rp25 juta/orang. Sebab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membagikan uang hasil pengelolaan Rp2 triliun ke seluruh JCH yang antre.  

Untuk mengecek besaran dana simpanan yang berupa setoran awal ditambah hasil pengelolaan, bisa diakses melalui website va.bpkh.go.id. JCH cukup memasukkan nomor porsi dan tanggal lahir di kolom yang tersedia. Dana setoran awal maupun hasil pengelolaan yang muncul dalam VA itu tidak bisa diambil. Kecuali JCH bersangkutan membatalkan pendaftaran hajinya.

Besaran dana hasil pengelolaan yang dibagikan ke rekening VA masing-masing jamaah itu disampaikan Kepala BPKH saat menggelar rapat bersama Komisi VIII DPR, kemarin (6/7).


"Kami mengusulkan kenaikan lokasi virtual account," kata Anggito.

Kenaikan itu diusulkan dari semula Rp1,1 triliun atau 14 persen dari nilai manfaat, menjadi Rp2 triliun 28 persen dari nilai manfaat. Dana VA tersebut kemudian akan disebar ke seluruh JCH yang masuk dalam antrean atau waiting list. Saat ini diperkirakan ada sekitar 4,5 juta orang yang berada di dalam antrean haji.

Hasil rapat belum bisa menyetujui usulan dari BPKH tersebut. Sebab hari ini (7/7) Komisi VIII DPR akan menggelar rapat dengan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi beserta BPKH. Setelah itu Komisi VIII DPR kembali menggelar rapat dengan BPKH untuk memutuskan apakah menyetujui penambahan alokasi VA tersebut.

Dalam rapat tersebut Anggito juga meminta persetujuan parlemen untuk membayar tagihan yang dilayangkan oleh Kemenag kepada BPKH. Meskipun tahun ini Kemenag membatalkan penyelenggaraan ibadah haji, tetapi ada tagihan yang masuk ke BPKH. Besarannya adalah Rp176,5 miliar untuk haji reguler dan Rp612,8 juta untuk haji khusus. Anggaran tersebut paling banyak digunakan untuk manasik haji.

Anggito menegaskan bukan kapasitas BPKH untuk mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut ke Kemenag. Sebab baginya BPKH itu seperti juru bayar. Namun khusus untuk tahun ini, BPKH harus meminta izin ke DPR terlebih dahulu. Sebab tagihan dari Kemenag itu terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Sementara tahun ini tidak ada penyelenggaran haji. Sehingga BPIH 2020 juga tidak ada.

Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan BPKH jangan buru-buru membayar tagihan yang dilayangkan Kemenag itu.

"Prinspinya kami tidak menghalang-halangi," katanya. Namun perlu dipastikan dahulu anggaran tersebut. Apalagi semua tahu bahwa tahun ini penyelenggaraan haji dibatalkan.

Yandri merinci sejumlah mata anggaran yang ditagihkan Kemenag ke BPKH. Di antaranya adalah Rp4 miliar untuk buku manasik, Rp26 miliar untuk kegiatan manasik di kabupaten/kota. Serta anggaran sejenis lainnya. Dia mengatakan akan mengklarifikasi anggaran tersebut terlebih dahulu ke Kemenag. Karena rapat bersama Kemenag baru digelar hari ini, maka rapat kemarin belum bisa memutuskan soal boleh tidaknya BPKH membayar tagihan Rp176 miliar lebih itu.(wan/jpg)

 



youtube riaupos



Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU

Pemkab.Pelalawan - HUT Adhyaksa



Sharp Pekanbaru PSBB


UIR PMB Berbasis Rapor

EPAPER RIAU POS  2020-08-12.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com