Presiden Cek Food Estate di Kalteng

Nasional | Jumat, 09 Oktober 2020 - 09:30 WIB

Presiden Cek Food Estate di Kalteng
Presiden Joko Widodo meninjau lahan tempat penanaman perdana padi program food estate di Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (8/10/2020). (BIRO PERS SETPRES FOR JPG)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Di tengah berbagai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law, kemarin (8/10) Presiden Joko Widodo berada di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng). Presiden mengecek kesiapan penanaman perdana padi di lahan seluas 30 ribu hektare di Pulang Pisau dan Kapuas. Bagian dari program food estate di lahan dengan luas sekitar 770 ribu hektare.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin membantah anggapan kunjungan tersebut untuk menghindari unjuk rasa. "Agenda presiden untuk food estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan aksi," ujarnya.


Presiden keluar dari Jakarta sejak Rabu (7/10) sore. Dia terbang ke Jogjakarta (DIJ) kemudian menuju Solo lewat darat. Kehadiran di Solo itu dalam rangka berziarah ke makam kedua orang tuanya. Usai berziarah, Presiden kembali ke Jogjakarta dan Kamis pagi langsung bertolak ke Palangkaraya. Selain mengecek food estate, kemarin presiden juga membagikan Banpres Produktif untuk para pelaku UKM yang terdampak Covid-19.

Dalam kunjungannya ke lahan food estate, presiden menyampaikan bahwa dalam satu area tidak hanya ditanami satu komoditas dalam hal ini padi. Melainkan dikombinasikan dengan tanaman-tanaman produktif lain. Sehingga pendapatan petani ke depan tidak hanya bergantung pada panen satu jenis komoditas saja.

Tahun ini program food estate dimulai dengan penanaman padi di lahan seluas 10 ribu hektare di Pulang Pisau dan 20 ribu hektare di Kapuas. Secara keseluruhan, di Kalteng ada 168 ribu hektare lahan yang akan ditanami padi.

Meskipun judulnya padi, namun lahan yang ada nanti tidak hanya ditanami komoditas tersebut. Di sekeliling sawah juga akan ditanami komoditas lain di waktu bersamaan. "Di pinggir (sawah) ditanam jeruk, kemudian ada lagi bawang merah, ada kelapa," terang Presiden Joko Widodo usai peninjauan. Bahkan, karena setiap irigasi memiliki air melimpah, akan dicoba juga untuk budidaya ikan di keramba. Diharapkan hasilnya bisa terlihat dalam 3-4 bulan ke depan.

Tidak hanya diversifikasi komoditas yang ditanam, namun food estate juga mengandalkan mekanisasi. "Tadi (kemarin, red) misalnya pemupukan, kita memakai drone," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 

Sementara aktivitas membajak sawah mengandalkan traktor apung. Di mana 1 traktor bisa mengerjakan 2 hektare sawah dalam sehari.

Menurut Presiden, mekanisasi diperlukan karena lahan yang dikerjakan sangat luas. Perlu kecepatan dalam mengerjakan sehingga hasilnya bisa sesuai yang diharapkan. Apalagi, food estate sudah punya modal awal untuk bisa produktif. Berupa hamparan yang datar, tanah yang subur, dan stok air melimpah.

Presiden menambahkan, model pertanian kombinasi akan terus dicoba. Bila berhasil, akan diterapkan di daerah-daerah lain untuk setiap 1.000 hektare. Harapan utamanya adalah pendapatan petani bisa naik. "Tidak hanya dari padi, tetapi juga dari jeruk, bawang merah, ikan, kelapa, plus juga dari itik," tambahnya.

Kunker Jokowi sontak mengundang perhatian masyarakat. Banyak kritikan muncul di media sosial yang menilai tindakan Jokowi ini tak elok.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio berpendapat beda. Menurutnya tak jadi soal. Apalagi, jika demo yang dilakukan tak menyertakan surat resmi untuk bisa berdialog dengan presiden. "Kalau tidak ada tuntutan ketemu, ya kalau ada jadwal memang pasti presiden berangkat," tuturnya.

Meski begitu, Agus tak membenarkan pola komunikasi pemerintah. Dia mengatakan, harus ada perbaikan. Bila tidak, kondisi bisa semakin kacau.

"Makanya saya selalu bilang, ini makin gawat karena tidak ada juru bicara. Masa presiden suruh ngomong langsung," ungkapnya.

Juru bicara (jubir) ini, kata dia, lebih diutamakan sebagai perwakilan negara. Tidak sekadar juru bicara presiden saja. Misalnya, posisi ini diserahkan pada Menteri Komunikasi dan Informatika. Bisa juga tim KSP atau yang lainnya. Adanya jubir resmi ini sebelumnya pun telah diterapkan oleh presiden terdahulu. Era Presiden Soeharto ada Moerdiono yang cekatan menjawab pertanyaan masyarakat. Ada pula Wimar Witoelar yang menjadi jubir era Presiden Abdurrahman Wahid. "Banyak hoaks, itu harus dijawab. Masalahnya, yang jawab siapa? Mana tim presiden," keluhnya.

Tak ada penjelasan ini diyakininya yang membuat masyarakat marah. Sebab, banyak kesimpangsiuran meski sudah membaca RUU Cipta Kerja itu sendiri. Diperlukan dialog untuk menjawab segala pertanyaan masyarakat.

"Kemarin dijejer 12 menteri. Bukan seperti itu cara menyampaikannya. Tapi ada juru bicara resmi," tegasnya. Apalagi, lanjut dia, kegiatan itu hanya sekadar paparan. Komunikasi hanya dilakukan satu arah. Padahal, masyarakat seperti pekerja/buruh, aktivis, hingga mahasiswa perlu berdialog. "UU ini kan ada positif negatifnya. Negatifnya misal soal pesangon, itu dijelaskan kenapa begitu. Dialog," sambungnya.

Urusan komunikasi ini diharapkan segera diselesaikan. Sebab dikhawatirkan, apabila terus didiamkan, malah membuat persepsi orang semakin liar. "Akan bahaya kalau sampai ditunggangi. Selesai. Lagi Covid-19 lagi," tuturnya.

Disinggung mengenai niatan pemerintah untuk duduk bersama seluruh stakeholder dalam perumusan aturan turunan UU Cipta Kerja, Agur menilai hal itu mustahil. Sebab, aturan hukumnya saja sudah mendapat penolakan keras. Sementara peraturan pemerintah (PP) ini bakal mengatur pelaksanaan yang lebih rinci soal UU tersebut.

500 Orang Diamankan 

Demonstrasi penolakan Omnibus Law akhirnya menimbulkan kerusuhan kemarin. Di Jakarta setidaknya terdapat lima titik yang terjadi aksi pembakaran dan pengrusakan kendaraan. Polda Metro Jaya menduga aksi pembakaran dan pengrusakan kendaraan dilakukan kelompok anarko.

Pantauan Jawa Pos (JPG), pembakaran terjadi di pos polisi Patung Kuda dan Harmoni pada siang hari. Lalu, pada sore harinya pembakaran dilakukan pada dua halte bus Trans Jakarta, yakni halte Sarinah dan Bundaran HI.

Terjadi juga pengrusakan mobil polisi di Tangerang. Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti siapa pelaku pembakaran, apakah murni aksi demonstran atau kelompok anarko. Selama ini kelompok anarko disebut polisi sebagai kelompok yang berupaya membuat kerusuhan.

Diketahui, Kamis pagi Polda Metro Jaya menangkap 40 orang yang diduga kelompok anarko. Jumlah yang ditangkap terus meningkat hingga sore hari. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus menuturkan, hingga pukul 17.00 jumlah orang yang diamankan mencapai hampir 500 orang. "Sebagian diduga ada kelompok anarko, yang bukan mahasiswa dan buruh," paparnya dihubungi kemarin.

Karena itu, polisi menduga sejumlah pembakaran di Jakarta dan pengrusakan juga dilakukan kelompok anarko. Saat ini penyelidikan masih dilakukan.  "Ada arah ke anarko ini," papar mantan Kabidhumas Polda Jawa Barat tersebut.

Menurutnya, upaya mengamankan 500 orang demonstran itu sebenarnya untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Terbukti dengan hasil rapid test dari 500 orang tersebut 34 orang di antaranya reaktif. "Yang reaktif ini dikirim untuk tes swab di wisma atlet," jelasnya.

Dalam demonstrasi Omnibus Law di berbagai daerah, juga terjadi tindak kekerasan yang diduga dilakukan aparat kepolisian. Seperti di Bandung, terdapat 138 mahasiswa yang mengalami luka-luka akibat bentrok dengan aparat.

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menuturkan bahwa di satu sisi aparat harusnya menjaga aksi unjuk rasa sebagai pelaksanaan hak menyampaikan pendapat yang dilindungi UUD 1945. Sebagai hukum tertinggi di Indonesia. "Namun dari telegram kapolri, diketahui polisi menempatkan diri sebagai alat penguasa," paparnya.

Aksi anarkis yang dilakukan demonstran juga sangat disayangkan. Walau bisa dimaklumi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penguasa, DPR dan pemerintah. "Kalau terus begini bola panas akan makin besar," tuturnya.

Dia mengatakan, sepertinya massa telah belajar dari penolakan RUU KPK yang ternyata terus bergulir ketika diprotes dengan demonstrasi. Yang pada akhirnya terbukti melemahkan KPK. "Itu yang dipelajari massa," terangnya.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) secara tegas menampik kabar keterlibatan mahasiswa dalam aksi anarkis kemarin (8/10). Koordinator Media BEM SI Andi Khiyarullah menuturkan, mahasiswa sudah mulai menarik diri sejak sore usai chaos terjadi. Mahasiswi ditarik mundur sekitar pukul 15.30 WIB untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tak berselang lama, sekitar 16.30 WIB, massa BEM SI ditarik mundur seluruhnya saat chaos tiba-tiba terjadi.

"Bukan. BEM SI satu komando, tarik mundur setelah chaos," tegasnya.

Disingung soal adanya aksi kekerasan yang diterima mahasiswa, Andi mengaku masih belum ada laporan resmi. Hingga petang, tim dari setiap perguruan tinggi masih sibuk mengevakuasi massa aksinya masing-masing.

Diskes Rohul Lawan Covid-19

Massa mahasiswa sendiri telah berkumpul sejak pagi di sekitar gedung Grapari, Jakarta Pusat. Niat mereka menuju istana dicegat oleh aparat. Sekitar 5 ribu mahasiswa turun ke jalan untuk memperjuangkan hak rakyat yang telah dirampas melalui RUU Cipta Kerja.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja. "Secara narasi, kami sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti judicial review dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu," tegasnya.

Sebelumnya, mahasiswa telah menyampaikan mosi tidak percaya pada pemerintah dan DPR usai disahkannya RUU Cipta Kerja melalui sidang paripurna awal  minggu ini. RUU sapu jagad ini dinilai tak memihak pada rakyat terutama pekerja/buruh.(idr/byu/mia)








youtube riaupos


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU





EPAPER RIAU POS  2020-11-26.jpg

loading...
PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com