Presiden Persilakan Uji UU Cipta Kerja ke MK

Nasional | Sabtu, 10 Oktober 2020 - 11:30 WIB

Presiden Persilakan Uji UU Cipta Kerja ke MK

JAKARTA, (RIAUPOS.CO) -Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara mengenai polemik UU Cipta Kerja, Jumat (9/10). Dia mengklarifikasi sejumlah tuduhan yang dialamatkan keUU tersebut. Juga, mempersilakan pihak-pihak yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum yang tersedia.

Dari Istana Bogor, presiden menyampaikan sejumlah hal mengenai tujuan pembuatan UU Ciptaker. Pada prinsipnya, UU tersebut dibuat untuk memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Juga untuk memudahkan masyarakat membuka usaha mikro dan kecil. Mengingat, setiap tahun muncul 2,9 juta angkatan kerja baru. "Apalagi di tengah pandemi terdapat sekitar 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19," ujar Presiden. 39 persen angkatan kerja hanya berpendidikan setingkat SD. Dan secara keseluruhan, 87 persen angkatan kerja berpendidikan SMA ke bawah. Sehingga perlu lapangan kerja padat karya lebih banyak.


Presiden mengakui bahwa masih ada sejumlah pihak yang tidak puas dengan UU Ciptaker. Maka dia mempersilakan untuk menggugat.

"Kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK," lanjutnya.

Lain halnya dengan penolakan yang disalurkan lewat unjuk rasa beberapa hari belakangan. "Pada dasarnya (unjuk rasa) dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoaks di media sosial," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia mencontohkan informasi yang menyebut penghapusan Upah Minimum provinsi, kabupaten/kota, dan Sektoral Provinsi (UMP, UMK, UMSP).

"Hal ini tidak benar. Karena faktanya upah minimum regional (UMR) tetap ada. Info bahwa upah minimum dihitung per jam juga tidak benar," ucapnya.

Presiden juga memastikan semua jenis hak cuti yang disebutkan bakal dihapus itu tetap ada dan dijamin. Begitu pula dengan tuduhan bahwa perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. "Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Jaminan sosial juga tetap berjalan," tegasnya.

Presiden menambahkan, pemerintah akan mengeluarkan banyak PP dan perpres sebagai turunan UU Ciptaker.

"Akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah (UU) diundangkan," tambahnya.

Pemerintah mengundang masukan-masukan dari masyarakat dalam penyusunan regulasi turunan itu, dan masih terbuka usulan dan masukan dari daerah.

Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memastikan, tidak ada penghapusan izin analisis dampak lingkungan (Amdal) dalam UU Cipta Kerja. Dia menyebut, Amdal hanya dibuat sederhana agar aturannya tidak berbelit-belit.

Dia memastikan, persetujuan lingkungan merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha. "Amdal  tidak dihapus, dan tetap ada, akan tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien," ujarnya, Jumat (9/10).

UU Cipta Kerja mengatur bahwa prinsip dan konsep dasar Amdal tidak berubah, tetap sesuai ketentuan sebelumnya.  Perubahan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan.  

"Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum," tambahnya.

Susiwijono menjelaskan, Amdal dikembalikan kepada fungsi dan proses sebenarnya yaitu dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup yang kemudian digunakan sebagai syarat perizinan berusaha yang memuat ketentuan atau kewajiban dari aspek lingkungan.  Tahapan izin lingkungan diringkas menjadi 3 tahap yaitu proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha.

Hal tersebut, lanjut dia, diperkuat dengan Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwa Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan lama, izin lingkungan terpisah dari perizinan berusaha, maka apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan, izin usaha tetap jalan. Namun, di UU Cipta Kerja, izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha, apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus perizinan berusaha.

Persetujuan lingkungan menjadi dasar penerbitan perizinan berusaha sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.  Pasal 24 (ayat 1-6) juga menyebutkan, dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Sementara Pasal 37 menjelaskan, perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Sementara itu, peraturan pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan dan klaster usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jadi aturan turunan UU Ciptaker dipastikan rampung pada Oktober 2020. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, PP ini tengah disusun dan difinalisasi. Rencananya, bakal ada sekitar 3-5 PP nantinya. "Sesuai arahan Bapak Presiden, para akhir Oktober seluruh PP akan kami selesaikan," ujarnya.

Ida mengatakan, penyusunan PP akan melibatkan kembali seluruh stakeholder di bidang ketenagakerjaan. Mulai dari serikat buruh hingga pengusaha. Mengenai pengesahan yang terkesan terburu-buru, Ida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, DPR memutuskan mempercepat dari jadwal di tanggal 8 oktober karena alasan untuk mengurangi jam rapat. sehingga, dapat menekan risiko penyebaran Covid-19. Artinya, dengan segera disahkannya UU Cipta Kerja ini pekerjaan yang memerlukan rapat dan pertemuan akan berkurang.

Menurut dia, pembahasan UU Ciptaker ini telah melalui proses rapat yang panjang. Setidaknya sudah dibahas selama 64 kali, terdiri dari dua kali rapat kerja, 56 rapat panja DPR, dan enam kali rapat tim perumus tim sinkronisasi. "Kemudian akhirnya DPR memutuskan mengesahkan dalam rapat paripurna tanggal 5 Oktober," katanya.

PBNU-MUI Tolak
UU Ciptaker

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan sikap resmi menolak UU Cipta Kerja, Jumat (9/10). Dalam pernyataan tertulisnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengapresiasi upaya pemerintah untuk menarik investasi dan menumbuhkan peluang usaha bersama iklim usaha yang baik dan kondusif. Iklim usaha yang baik, kata Said membutuhkan kemudahan izin dan simplisitas birokrasi.

Namun, NU menilai bahwa proses legislasi UU Ciptaker yang terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik. Padahal untuk mengatur bidang yang sangat luas, yang mencakup 76 UU, dibutuhkan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, dan partisipasi luas para pemangku kepentingan.

"Apalagi memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik di tengah suasana pandemi  adalah bentuk praktik kenegaraan yang buruk," tulis Said Aqil.

Said menilai ini akan menjerumuskan Indonesia ke dalam kapitalisme pendidikan. "Pada gilirannya pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berpunya," jelasnya.

Diskes Rohul Lawan Covid-19

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyampaikan sikap resmi lembaganya terhadap disahkannya UU Ciptaker. Total ada tujuh sikap MUI terhadap undang-undang yang menuai banyak protes dari masyarakat itu. "MUI menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para pengusaha, cukong, investor asing, serta bertolak belakang dengan UUD 1945," katanya kemarin.

Anwar mengatakan MUI sangat menyesalkan dan prihatin kepada sikap pemerintah dan DPR yang tidak merespon serta mendengarkan permintaan sejumlah ormas. Seperti dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dewan Pimpinan MUI, serta ormas-ormas Islam lainnya. Bahkan sejumlah bangsa, termasuk MUI, sudah sampaikan pernyataan sikap bahkan bertemu dengan pimpinan DPR serta panitia kerja RUU Ciptaker.(byu/dee/tau/wan/mia/jpg)

 








youtube riaupos


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU





EPAPER RIAU POS  2020-11-26.jpg

loading...
PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com