TERKAIT BANGUN PERBATASAN ANTARNEGARA

Gubri Berharap Dukungan Nyata Pemerintah Pusat

Nasional | Kamis, 12 Maret 2020 - 09:03 WIB

Gubri Berharap Dukungan Nyata Pemerintah Pusat
RAKORNAS: Gubernur Riau H Syamsuar saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Perbatasan Negara 2020 yang ditaja Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta, Rabu (11/3/2020).(YUSNIR/RIAU POS)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar berharap ada dukungan nyata dari pemerintah pusat dalam membangun Kabupaten Bengkalis sebagai daerah perbatasan. Ini menyusul ditetapkannya Bengkalis sebagai 1 dari 18 daerah yang masuk pusat kegiatan strategi nasional (PKSN).

"Tadi disampaikan ada 18 daerah yang masuk PKSN dan itu termasuk salah satunya Bengkalis sebagai daerah perbatasan. Nah kami harapkan nanti dapat dukungan dari pemerintah pusat dan bisa dibangun secara bertahap dan dapat membangun daerah perbatasan lainnya," kata Syamsuar saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Perbatasan Negara (Pamtas) Tahun 2020 yang ditaja oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Rabu (11/3).


Syamsuar menyebut, selama ini hanya Riau yang belum memiliki pos lintas antar negara meskipun Riau termasuk salah satu wilayah yang berbatas langsung dengan negara tetangga Malaysia. Padahal kata Syamsuar, Riau sangat rentan dengan penyeludupan barang ilegal dari negara luar seperti narkoba, ikan, dan barang ilegal lainnya yang sulit terdeteksi karena berbeda dengan daerah lain yang perbatasan darat, sementara Riau perbatasan dengan laut.

"Pos lintas negara kita belum punya. Riau belum punya seperti pos yang ada di daerah lain. Perbatasan kita ini beda dengan Kalimantan atau Papua. Mereka berbatas langsung darat kalau kita laut. Kemudian dari segi pengawasan adanya kegiatan ilegal, sekarang kan perdagangan narkoba. Jadi agak sulit mengawal daerah pesisir kita ini," jelasnya.

Dia mengaku, dengan tidak adanya pos lintas negara yang dibangun pemerintah secara resmi, maka tidak hanya ancaman bukan hanya peyelundupan barang ilegal saja, namun kemiskinan juga akan terus menghantui masyarakat perbatasan khususnya nelayan karena ikan mereka akan dijual ke luar melalui jalur ilegal tersebut.

Sebelumnya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian sudah menginventarisir daerah-daerah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada 782 kecamatan di 54 kabupaten /kota yang tersebar di 15 provonsi. Di Riau, terdapat beberapa kecamatan di empat kabupaten/kota, yaitu Rohil, Bengkalis, Meranti, Inhil, dan Kota Dumai.(yus)

 Tito menyebutkan, dari jumlah kecamatan yang berada di wilayah perbatasan negara tersebut, pemerintah pusat melalui BNPP selaku kordinator yang mengurusi masalah perbatasan, sudah menentukan dari jumlah itu hanya sebanyak 222 kecamatan di Indonesia yang menjadi prioritas untuk segera dibenahi dan dilakukan pembangunan di semua sektor secara bertahap hingga tahun 2024 atau berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Berdasarkan data dari BNPP, kecamatan di Riau yang masuk dalam prioritas pengelolaan kawasan perbatasan yaitu, Bengkais, Bantan, Rupat, Rupat Utara, Bandar Laksamana, Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Ragsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, dan Pulau Merbau.

"Kenapa hanya 222 kecamatan yang menjadi prioritas? Bagaimana dengan yang lain. Karena ada beberapa faktor, tidak mungkin semuanya dibangun secara serempak dalam 4 tahu ini karena melihat ketersediaan anggaran," jelasnya.(yus)




youtube riaupos


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



Sharp Pekanbaru PSBB

UIR PMB Berbasis Rapor


EPAPER RIAU POS  2020-07-12.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com