PPKM DARURAT

Airlangga Sebut Pemerintah Jaga Roda Perekonomian saat PPKM Darurat

Nasional | Selasa, 13 Juli 2021 - 10:52 WIB

Airlangga Sebut Pemerintah Jaga Roda Perekonomian saat PPKM Darurat
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan terkait dampak perekonomian Indonesia saat PPKM darurat dalam salah satu pertemuan, Senin (12/7/2021). (TIM AIRLANGGA FOR RIAUPOS.CO)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah merespons cepat dampak dari penerapan PPKM darurat terhadap perekonomian dalam negeri. Bantuan bagi masyarakat kelas bawah, UMKM dan pelaku usaha pun disiapkan. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah pertemuan dalam jaringan, Senin (12/7).

"Saat ini pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap program-program PEN agar penanganan pandemi bisa mendorong daya beli masyarakat dan juga menjaga roda ekonomi sehingga dapat melanjutkan momentum pemulihannya," ujarnya.


Menurutnya, kebutuhan tambahan anggaran untuk PPKM darurat ini sekitar Rp224,54 triliun. Anggaran ini dipenuhi oleh berbagai penghematan dan pemotongan anggaran di K/L yang dianggap tidak prioritas. Anggaran yang besar ini digunakan untuk kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

Dari sisi kesehatan digunakan untuk percepatan vaksinasi dan juga 3T. Dari sisi perlindungan sosial sejumlah bansos mulai digelontorkan di bulan ini. Ada bansos yang dipercepat penyalurannya seperti PKH dan ada juga yang diperpanjang masa berlakunya seperti bantuan sosial tunai.

Ia mengungkapkan, bansos yang akan segera dicairkan yakni pertama adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditargetkan mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Alokasi 2021 adalah Rp28,31 triliun, sementara realisasi baru mencapai Rp13,96 triliun.

Kedua, kartu sembako untuk 18,8 juta KPM dengan nilai Rp200 ribu per bulan. Pemerintah telah mengalokasikan Rp42,37 triliun. Namun hingga Juni baru terealisasi sebesar Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM.

Ketiga, bansos tunai (BST) diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta KPM. Nilai yang diberikan Rp300 ribu per KPM per bulan. Penerima akan langsung mendapatkan jatah dua bulan yaitu Rp600.000.

Keempat, BLT desa yang ditargetkan mencapai 8 juta KPM dengan besaran nilai manfaat Rp300 ribu per KPM per bulan. Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh kepala desa atau tim relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.

Selain itu, ia juga menilai pemerintah memberikan bantuan bagi UMKM dan pelaku usaha melalui diskon listrik untuk rekening minum perusahaan dan diskon bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA. Juga program kartu prakerja akan dipercepat pembukaan gelombang selanjutnya. "Pemerintah terus mendorong penyaluran berbagai insentif untuk UMK dan bantuan bagi masyarakat," tegasnya.(rls/egp)

 


Bank BJB

Pemkab Rokan Hulu




Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com