PELUNASAN BPIH MULAI 19 MARET

Biaya Haji 2020: Termurah Rp31,4 Juta, Tertinggi Rp38,3 Juta

Nasional | Senin, 16 Maret 2020 - 16:33 WIB

Biaya Haji 2020: Termurah Rp31,4 Juta, Tertinggi Rp38,3 Juta
ILUSTRASI HAJI: Suasana di Masjidilharam pada Haji 2019 (Dok. Jawa Pos)
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Keputusan presiden (keppres) tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2020 telah terbit. Rencananya Kementerian Agama (Kemenag) mulai membuka pelunasan BPIH pada Kamis (19/3).

Sebelum masa pelunasan BPIH dibuka, Kemenag melansir nama-nama calon jamaah haji (CJH) berhak lunas. ”Insya Allah jamaah haji berhak lunas diumumkan Senin tanggal 16 Maret melalui (website, Red) kemenag.go.id,’’ kata Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Kemenag Mukhammad Khanif kemarin (15/3).

CJH diminta untuk tidak mengulur-ulur waktu pelunasan biaya haji. Namun, masyarakat sebaiknya menunggu informasi resmi dari Kemenag yang dikeluarkan hari ini (16/3). Kemenag belum bisa menyampaikan detail waktu pelunasan hingga kapan. Termasuk berapa banyak CJH yang masuk kategori berhak lunas maupun kuota cadangan.

Direktur Pengelolaan Dana Haji Kemenag Maman Saepuloh menuturkan, pelunasan biaya haji menunggu keputusan menteri agama (KMA). “Pelunasan (biaya haji, Red) dilakukan dengan mata uang rupiah,” katanya.

Biaya haji dibayarkan CJH ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Proses pelunasan bisa dilakukan melalui teller maupun non-teller. Biaya haji paling murah berlaku untuk embarkasi Aceh sebesar Rp31,4 juta per jamaah. Sedangkan yang paling mahal ada di embarkasi Makassar, yakni Rp38,3 juta.

Dalam Keppres 6/2020 juga ditetapkan besaran biaya haji untuk tim petugas haji daerah (TPHD) dan pembimbing dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU).

Biaya TPHD dan pembimbing KBIHU paling murah di embarkasi Aceh Rp65,3 juta per jamaah. Sedangkan yang paling mahal berlaku untuk embarkasi Makassar, yakni Rp72,2 juta per jamaah. Biaya haji untuk TPHD dan pembimbing KBIHU lebih mahal sekitar dua kali lipat dari jamaah reguler. Sebab, mereka tidak menyetorkan uang muka yang kemudian dikelola BPKH. Dengan demikian, mereka tidak berhak mendapatkan subsidi dari hasil pengelolaan dana haji di BPKH.



Sumber: Jawapos.com
Editor: Deslin






Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU


Achmad - Idul Fitri

UIR PMB Berbasis Rapor

Pelita Indonesia

EPAPER RIAU POS  2020-06-06.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com