JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah setiap Jumat tak hanya buat aparatur sipil negara (ASN), pemerintah juga mengimbau sektor swasta menerapkan hal yang sama. Aturan itu tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menuturkan, imbauan WFH bagi pekerja atau buruh berlangsung satu hari kerja dalam sepekan dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Termasuk, soal jam kerja hingga penentuan hari WFH.
”Ketika ingin inline dengan teman-teman ASN pilihannya Jumat. Tapi masing-masing perusahaan tentu memiliki karakteristik kekhasan masing-masing, sehingga teknisnya kita kembalikan kepada perusahaan,” paparnya dalam konferensi pers di kantor Kemenaker, Jakarta.
Pelaksanaan WFH dikecualikan untuk sektor esensial, seperti kesehatan, energi, infrastruktur, pelayanan masyarakat, retail, industri pabrik, jasa, transportasi dan logistik, dan keuangan.
Tak Potong Upah
Aturan WFH tidak memotong upah atau gaji serta mengurangi cuti tahunan. Yassierli menekankan bahwa pekerja yang bekerja dari rumah harus tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Perusahaan juga diminta memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga. Kemenaker meminta perusahaan melaporkan implementasi aturan tersebut dua bulan sekali.
Carlos Rajagukuk, anggota LKS Tripartit Nasional unsur serikat pekerja menjelaskan, surat edaran ini akan menjadi pedoman bekerja dan mendukung proses produksi di perusahaan. ”Surat edaran ini menjawab keraguan tentang WFH. Pemerintah memastikan tidak ada pengurangan hak-hak,” paparnya.
Dikritik
WFH ASN setiap Jumat menuai kritik dari Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat. Dia menilai aturan tersebut berpotensi melenceng dari tujuan awal yaitu penghematan energi dan justru menjadi celah liburan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
