
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kenaikan harga avtur akibat perang di Timur Tengah berdampak pada biaya penerbangan haji. Kedua maskapai haji, Garuda dan Saudia Airlines mengajukan kenaikan ongkos penerbangan yang total mencapai Rp1,77 triliun untuk 203 ribu lebih jemaah reguler.
Dalam Rapat Kerja Nasional Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Asrama Haji Tangerang, Banten, Rabu (8/4) malam, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf memastikan kenaikan biaya penerbangan itu tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Itu, lanjut Irfan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal. “Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten,” katanya.
Kemenhaj bersama Komisi VIII DPR menyepakati biaya haji 2026 pada 29 Oktober 2025. Pada saat itu, berdasarkan data Pertamina, harga avtur untuk penerbangan di Soekarno-Hatta berkisar Rp13.000 sampai Rp14.000 per liter. Di waktu yang sama harga minyak WTI sebesar 60,48 dolar AS per barel atau Brent 64,92 dolar AS per barel.
Setelah perang Timur Tengah meletus, harga minyak dunia sempat berada di posisi tertinggi pada Maret lalu. Minyak mentah Brent sempat menyentuh 120 dolar AS per barel. Akibatnya harga avtur ikut melonjak. Bulan ini harga avtur di Soekarno-Hatta diperkirakan mencapai Rp23.551 per liter. Atau mengalami kenaikan sekitar 72,45 persen dari harga sebelumnya yang berkisar di kisaran Rp13.656 per liter.
Harga avtur di atas untuk penerbangan domestik. Untuk penerbangan internasional lebih mahal lagi. Bulan ini harga avtur untuk penerbangan internasional di Soekarno-Hatta dipatok 133,8 sen dolar AS per liter. Harga ini naik signifikan dibanding saat penetapan biaya haji 2026 yang berkisar 70 sen dolar AS-80 sen dolar AS per liter.
Baca Juga: Periksa 4 Tenaga Pendidik dan Beri Trauma Healing, Kasus di SMP Sains Tahfizh Islamic Center Siak
Dia mengungkapkan, pada 30 Maret lalu Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga. Disusul Saudi Airlines pada 31 Maret 2026. “Kami pastikan, negara hadir untuk melindungi jemaah,” katanya.
Saat ini ada dua opsi yang bisa diambil pemerintah untuk menutup kebutuhan biaya penerbangan tersebut. Pertama, menalangi lewat APBN. Kedua, mengambil nilai manfaat pengelolaan dana haji yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Sebelumnya, nilai manfaat dana haji yang digunakan untuk penyelenggaraan haji tahun ini mencapai Rp18,21 triliun. Dengan adanya dana ini, jemaah tidak harus membayar ongkos haji secara penuh. Dari total biaya haji Rp87,4 jutaan, jemaah merogoh kocek Rp54,1 jutaan.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, dari total Rp18,21 triliun, yang sudah dicairkan BPKH ke Kemenhaj sekitar Rp12,92 triliun atau lebih dari 70 persen. “Realisasi 70,95 persen ini mencerminkan kesiapan likuiditas BPKH dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji secara tepat waktu dan terukur,” katanya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Riau H Defizon SKom MSi menegaskan, jemaah tidak perlu khawatir adanya penambahan biaya. “Kenaikan avtur tidak dibebankan ke jemaah. Artinya, jemaah tidak menambahkan biaya lagi. Apalagi bagi yang sudah menyepakati biaya domestik seperti dari Pekanbaru, Pelalawan, dan Kampar,” ujarnya Kamis (9/4).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




