Pasang CCTV dan Peringatan di Setiap SPBU, Cegah Kecurangan Imbas Kenaikan BBM Nonsubsidi

 
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Berbagai upaya disiapkan untuk mengantisipasi kecurangan yang berpotensi terjadi pasca-kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji nonsubsidi. Salah satunya memasang CCTV (Closed-Circuit Television) atau kamera pengawas di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Riau.

Hal ini ditegaskkan Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan setelah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga. “Dengan adanya CCTV, dapat sama-sama dipantau pergerakan di SPBU, sekaligus menjadi salah satu langkah dalam mencegah terjadinya kecurangan,” jelasnya dalam kunjungan kerja ke Polres Siak bersama Staf Ahli Kapolri Bidang Media Sosial, Ibu Rustika Herlambang, Rabu (22/4).

Memang yang naik adalah BBM nonsubsidi, tapi dampaknya sangat luas, makanya perlu dilakukan pengawasan secara terpadu. Nelayan menjadi salah satu pihak yang sangat terdampak dan itu perlu dicarikan solusinya dengan cepat. “Bersama Pertamina Patra Niaga, kami sudah menyiapkan solusi cepat dan terbaik untuk para nelayan,” ujar Kapolda.

Jika nelayan tak melaut karena kendala BBM,  dampaknya sangat luas, makanya formula disiapkan sebagai solusi konkret. Selain itu, untuk memastikan tidak ada antrean, dan situasi benar-benar kondusif, kepolisian, melalui Polres dan Polsek melakukan patroli di titik rawan, terutama di SPBU. “Kami akan melakukan pelayanan terbaik, meski terjadi  kenaikan BBM dan elpiji (nonsubsidi), situasi tetap kondusif,” tegasnya.

Kepada masyarakat, Kapolda juga berpesan jangan sungkan untuk membuat laporan jika menemukan kejanggan di lapangan. Ia menjamin keamanan dan keselamatan serta memberikan atensi terbaik kepada yang memberikan laporan.

Selain CCTV, Polda Riau terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan BBM dan gas bersubsidi dengan memasang spanduk peringatan di hampir seluruh SPBU di wilayah Riau. Langkah ini merupakan bagian dari strategi preemtif sekaligus edukasi kepada masyarakat agar penggunaan BBM dan gas bersubsidi tepat sasaran.

Baca Juga: DPR Khawatir Ancaman Krisis Energi Berlarut 

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, menegaskan pihaknya tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah preventif. “Kami tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan. Pemasangan spanduk ini sebagai bentuk edukasi langsung kepada masyarakat dan pengelola SPBU agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Ade, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan, pemasangan spanduk tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik mafia energi, khususnya di sektor distribusi BBM dan gas bersubsidi. Dalam spanduk yang dipasang, tercantum sejumlah larangan tegas. Yakni kendaraan roda empat dilarang membeli BBM subsidi tanpa menunjukkan QR code sesuai pelat nomor, larangan penggunaan jeriken tanpa rekomendasi pemerintah daerah, serta larangan penggunaan tangki modifikasi. 

Pihak SPBU juga diingatkan untuk tidak melayani pembelian yang tidak sesuai aturan. Selain itu, masyarakat juga diingatkan mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), pelanggaran dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar. Sementara itu, pihak yang turut membantu dapat dijerat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Dalam imbauan tersebut sudah jelas larangan dan konsekuensi hukumnya. Ini penting agar masyarakat memahami bahwa penyalahgunaan BBM dan gas bersubsidi memiliki risiko pidana,” jelasnya.