JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pleidoi atau pembelaan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6).
Nadiem menegaskan kembali penghematan uang negara hingga Rp3,9 triliun melalui kebijakan chrome OS. Di hadapan majelis hakim, Nadiem menyampaikan pleidoinya secara terstruktur. Meski sempat tampak emosional pada beberapa bagian, nota pembelaan tersebut sangat klir.
Bahwa Nadiem tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tidak satu pun unsur korupsi yang terbukti dalam persidangan selama lebih kurang 5 bulan. Namun demikian, kini pendiri GoJek tersebut harus berhadapan dengan tuntutan pidana yang bila diakumulasi mencapai 27,5 tahun penjara.
Menurut Nadiem, tuntutan tersebut adalah ironi besar dalam kasus yang menyeret namanya. Mengingat kebijakan memilih sistem operasi gratis chrome OS terbukti telah menghemat anggaran mencapai Rp3,9 triliun. ”Kalau saya dinyatakan bersalah, apakah artinya negara berpendapat bahwa seharusnya kementerian memilih opsi yang lebih mahal,” kata Nadiem dalam persidangan.
Ia tegas menyatakan bahwa fakta persidangan 5 bulan belakangan telah meruntuhkan seluruh dakwaan JPU. Puluhan saksi fakta maupun saksi ahli yang dihadirkan ke ruang sidang tidak mampu membuktikan substansi dakwaan.
Nadiem pun membeber beberapa hal krusial yang muncul selama sidang kasus tersebut berlangsung. Di antaranya pembelian di bawah harga pasar. Menurut dia, fakta persidangan telah membuktikan harga rata-rata pembelian chromebook kementerian adalah Rp5,6 juta, jauh di bawah harga rata-rata pasar pada 2020 yang berdasarkan survei saksi jaksa berada di angka Rp6,3 juta.
Pengadaan itu bukan hanya lebih murah dari harga pasar, melainkan juga terasa manfaatnya. Berdasar data login Chrome Device Management (CDM), 85 persen dari seluruh chromebook yang dibeli sejak 2020 masih aktif digunakan pada 2025. Bahkan, audit internal BPKP pada 2023-2024 juga menegaskan 95 persen murid, 86 persen guru, dan 57 persen kepala sekolah memanfaatkan perangkat tersebut.
Karena itu, Nadiem menegaskan bahwa narasi chromebook sebagai proyek mangkrak sudah patah dengan sendirinya. Dia pun menyoroti metode audit yang cacat. Sebab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku institusi tunggal yang berwenang menyatakan kerugian negara, tidak menemukan adanya kerugian dalam pengadaan tersebut.
Sebaliknya, perhitungan dari BPKP menggunakan metode fiktif bottom-up mengabaikan harga pasar nyata untuk memaksakan angka kerugian. Dalam proses pengadaan itu, Nadiem menegaskan tidak pernah menandatangani dokumen apa pun terkait teknis pengadaan chromebook. Keputusan pemilihan sistem operasi sepenuhnya berada di level Tim Teknis.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
