JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membentuk tim untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan tim pengawas berasal dari jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di seluruh kabupaten dan kota.
“Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dari yang lain-lain. DJKN juga banyak. Nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa,” ujar Purbaya dalam jumpa media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6).
Purbaya mengatakan, pembentukan tim tersebut dilakukan setelah adanya keluhan dari Kepala BGN yang merasa kesulitan akan pengawasan pelaksanaan program MBG di daerah.
“Saya bilang kalau begitu yang mengawasi di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka (BGN) setuju,” ujarnya.
Lanjutnya, berdasarkan permintaan Kepala BGN, Pemerintah akan melakukan pemangkasan anggaran MBG. Sebagai informasi, permintaan tersebut disampaikan langsung oleh kepala BGN saat melakukan pertemuan dengan jajaran pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis, (25/6).
“KemarIn saya ketemu Kepala BGN. Dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN,” ucapnya. Ia menjelaskan, nantinya anggaran untuk program MBG akan menurun signifikan dari yang ditetapkan di awal sebesar Rp335 triliun.
Meski begitu ia tidak merinci potensi pemotongan atau penghematan anggaran untuk program MBG. “Saya pikir cukup signifikan. Tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan,” ujarnya.
Baca Juga: Efisiensi hingga Rp45 Miliar, Plt Gubri: MBG Tidak Berpengaruh pada Penurunan Retribusi Daerah
Sebagai informasi, total alokasi anggaran untuk Program MBG sepanjang 2026 ini tercatat Rp335 triliun, artinya belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut baru terealisasi 26,3 persen hingga bulan Mei 2026.
Keresahan Mitra BGN
Sebagai ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan program prioritas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memahami keresahan para mitra BGN. Dia berjanji akan memfasilitasi mereka untuk duduk bersama untuk membahas persoalan di lapangan dan mencari solusinya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
