
JAKARTA (RIAUPOS) - Tragedi meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) saat mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) menuai sorotan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai kejadian tersebut menjadi bukti adanya persoalan dalam keterlibatan militer di ranah sipil.
Koalisi yang terdiri atas sejumlah organisasi, di antaranya Imparsial, KontraS, YLBHI, dan Amnesty International Indonesia, menilai tidak ada hubungan langsung antara pelatihan militer dengan kebutuhan kompetensi pengelola koperasi.
Peneliti Imparsial Ardi Manto Putra mengatakan, kemampuan manajerial koperasi seharusnya dibangun melalui tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Akan Pangkas 750 BUMN
“Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan organisasi, bukan melalui latihan militer. Pendekatan ini sejak awal cacat konseptual karena menganggap disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Ahad (28/6).
Koalisi menilai keterlibatan militer dalam program sipil perlu dikaji ulang karena berpotensi bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Menurut Ardi, organisasi sipil membutuhkan ruang untuk berpikir kritis, inovasi, dialog, dan pengambilan keputusan secara partisipatif. Budaya komando dinilai tidak sesuai diterapkan dalam pengelolaan organisasi masyarakat.
Koalisi juga mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen untuk mengusut penyebab meninggalnya peserta. Mereka meminta seluruh rangkaian latsarmil calon manajer KDKMP dihentikan serta mengevaluasi keterlibatan militer dalam program sipil lainnya.
Kemenhan: Latihan Fisik Tidak Berat
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan bahwa program latsarmil bagi calon manajer KDKMP tidak dirancang untuk mencetak prajurit. Materi pelatihan, kata Kemenhan, difokuskan pada pembentukan disiplin, integritas, dan etos kerja.
Kepala Pusat Komponen Cadangan (Kapus Komcad) Kemenhan Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan menegaskan, latihan fisik yang diberikan telah disusun secara terukur dan bukan menjadi penyebab meninggalnya peserta. “Porsi sejak awal tidak berat. Bahkan dalam proses rekrutmen, kami menerima peserta disabilitas dan ada empat orang yang lulus. Artinya, porsi fisik bukan menjadi beban utama. Yang dikedepankan adalah intelektualitas,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




