
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak boleh diambil dari pos anggaran pendidikan. MK juga mewajibkan pemisahan anggaran program tersebut paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2028 atau paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan.
Dalam pertimbangan yang diucapkan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Mahkamah menyatakan, pembentuk undang-undang harus memisahkan alokasi anggaran program MBG dari anggaran pendidikan pada APBN tahun-tahun selanjutnya.
Hal tersebut sebagai upaya melaksanakan sesegera mungkin amanat konstitusi sebagaimana Pasal 31 Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 terkait operasional penyelenggaraan pendidikan dan menghindari pertentangan dengan konstitusi.
“Artinya, pada APBN tahun-tahun selanjutnya, alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN dan 20 persen APBD tidak lagi memasukkan program MBG di dalamnya,” kata Enny dalam sidang pengucapan putusan uji materi di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, kemarin (30/7).
Dengan putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara serta lima pemohon perseorangan yang menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN Tahun 2026. Dalam gugatannya, mereka menilai pendanaan MBG melalui anggaran pendidikan di UU APBN 2026 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.
Para pemohon berpendapat frasa “memprioritaskan” dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa anggaran pendidikan harus ditempatkan sebagai pos utama dalam kebijakan fiskal negara dan tidak dapat diperlakukan sebagai anggaran biasa yang dapat dialihkan.
Baca Juga: Kenakan Rompi Oranye, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Resmi Ditahan KPK 20 Hari ke Depan
Pertimbangan Kepentingan Negara
Mahkamah memahami, lanjut Enny, apabila anggaran yang dialokasikan untuk MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan yang telah ditentukan dalam APBN 2026, implikasinya adalah tidak terpenuhinya batas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen. “Hal demikian justru menyebabkan APBN 2026 menjadi bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,” jelas Enny.
Dalam hal ini, Mahkamah mempertimbangkan kepentingan negara serta dampak yang ditimbulkan dan berbagai persoalan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak konstitusional.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




