JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Senin (3/8) , sebanyak 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia dicopot dari jabatannya.
“Per hari ini (kemarin, red), saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten dan Jawa Tengah, termasuk dapur di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono seusai Rapat Pimpinan di Kantor BGN, Senin (3/8).
Pria yang akrab dipanggil Mas Dar ini menjelaskan, pencopotan tersebut dilakukan terhadap kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun memiliki rekam jejak kasus yang bertentangan dengan standar operasional dan integritas pelaksanaan Program MBG.
Lebih lanjut, ia mengatakan, tindakan pencopotan tersebut merupakan bentuk disiplin organisasi terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan, mulai dari kasus keracunan hingga penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
“Yang jelas kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengki pengki (tidak jujur, red), ngentik (memotong, red) uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, tapi control is better,” tegas Mas Dar.
“Sesuai dengan rapat tadi (kemarin, red) kami putuskan bahwa keracunan menjadi kejadian fatal. Ini menyangkut nyawa seseorang, kondisi kesehatan seseorang. Kami berharap ini menjadi kasus yang pertama dan terakhir semenjak saya menjadi kepala badan,” tambahnya.
Sebagai konsekuensi dari perubahan status tersebut, BGN menetapkan prosedur penanganan yang lebih ketat. Setiap SPPG yang diduga menjadi sumber insiden keamanan pangan akan langsung dihentikan sementara operasionalnya (suspend) untuk dilakukan investigasi secara menyeluruh.
Pemeriksaan meliputi hasil laboratorium, penerapan standar higiene dan sanitasi, kepatuhan terhadap prosedur operasional, hingga evaluasi terhadap personel yang bertanggung jawab dalam operasional dapur.
Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional akan dikenakan sanksi tegas apabila terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. “Setiap ada kasus keracunan, dapur atau SPPG langsung kami suspend. Kepala SPPG kami copot, kemudian kami investigasi apakah terjadi kelalaian atau ada unsur lain. Hasil investigasi itu menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
