
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan perkara mantan ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid yakni Marjani yang merupakan tersangka ke tahap penuntutan. Ini setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21.
Pelimpahan tahap dua terhadap Marjani dilakukan penyidik bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Senin (10/8). Dengan pelimpahan tersebut, proses penyidikan terhadap Marjani dinyatakan telah rampung dan perkara segera bergulir ke persidangan.
“Dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Riau, hari ini, Senin (10/8), Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK telah melaksanakan pelimpahan tahap dua atas tersangka MJN,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (10/8).
Baca Juga: Hari Ini Yaqut Cholil Qoumas Jalani Sidang Pembacaan Dakwaan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Budi mengatakan, pelaksanaan tahap dua tersebut menandai proses penyidikan terhadap Marjani telah dinyatakan lengkap. “Artinya, berdasarkan hasil penyidikan, JPU menilai berkas perkara telah memenuhi kelengkapan formal dan materiil untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan,” ujarnya.
Setelah pelimpahan tahap dua, JPU akan membawa konstruksi perkara beserta alat bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan ke ruang sidang untuk diuji di hadapan majelis hakim. “Pada tahap tersebut, JPU akan menguraikan konstruksi perkara dan alat bukti yang telah diperoleh untuk diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim,” kata dia.
KPK, lanjut Budi, belum mengungkap secara rinci substansi perkara yang menjerat Marjani. Detail mengenai dugaan tindak pidana, peran tersangka, serta alat bukti yang telah dikantongi KPK akan dipaparkan dalam proses persidangan.
“Adapun mengenai substansi dan konstruksi perkara secara lebih lengkap akan disampaikan dalam proses persidangan, sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas penegakan hukum,” ujarnya.
Diketahui, Marjani resmi ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam pada 13 April lalu. Penahanan ini merupakan pengembangan penyidikan perkara dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Sebelumnya, Marjani telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Maret 2026 lalu.
Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) C1 KPK. KPK memastikan seluruh proses penetapan tersangka telah sesuai aturan.
Baca Juga: 315 Ha Lahan Bromo Hangus dalam 12 Jam
Saat konferensi persnya di Gedung KPK RI, 13 April lalu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan proses penyidikan telah dilakukan secara tertutup sejak sebelum operasi tangkap tangan (OTT) digelar November 2025.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



