JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencoret 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekolah yang dicoret dari daftar antara lain sekolah swasta internasional serta satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional.
Selain itu, ada juga sekolah yang dinilai sudah mampu membiayai operasionalnya secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah (BOS).
“Saya, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat, makan bergizi gratis di seluruh Indonesia,” kata Sudaryono dalam pernyataannya yang diunggah melalui Instagram @sudaru_sudaryono, Kamis (10/9).
Baca Juga: Agung Nugroho Raih 4 Penghargaan Internasional IMT-GT, Pekanbaru Juga Diganjar Apresiasi Pendidikan
Penataan tersebut dilakukan setelah BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) mendata satuan pendidikan yang menjadi sasaran program MBG.
Dari sekitar 580.000 satuan pendidikan mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya, lebih dari 340.000 di antaranya telah mendapatkan MBG.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum menerima program tersebut. BGN menyebut permohonan dari sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG terus berdatangan. Permohonan tersebut akan ditelusuri untuk menentukan tahapan pelayanan berikutnya.
“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai dengan saat ini, dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG itu secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” ujar Sudaryono.
Menurut dia, perluasan layanan MBG akan diprioritaskan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Maluku dan Papua. Sudaryono menyebut sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut belum mendapatkan layanan MBG.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
