Pesan Presiden, Jangan Ada yang Ditutupi, Buka Seterang-terangnya, Bongkar Penyadapan Ilegal

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Prabowo Subianto geram. Akses presiden, pejabat negara, kalangan pengusaha, hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) disadap.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto diperintahkan langsung oleh presiden untuk mengusut secara menyeluruh dugaan tindak pidana penyadapan ilegal ini.
"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Kapolri agar proses ini dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11).
Baca Juga: Operasi Sarang Narkoba, Polres Bengkalis Amankan 10,14 Kg Sabu Bersama BB Narkotika Lainnya
Disebutkannya, Presiden Prabowo meminta penanganan perkara tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Presiden juga menekankan pentingnya objektivitas dan keterbukaan agar proses hukum berjalan tanpa intervensi maupun upaya menutupi fakta.
Prasetyo mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan seluruh fungsi pelayanan kepolisian tetap berjalan sebagaimana mestinya. "Kami telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali," tegasnya.
Selain meminta pengusutan dilakukan secara transparan, Prabowo juga mengingatkan agar perkara tersebut tidak berdampak terhadap kinerja institusi kepolisian. Menurutnya, penanganan kasus harus tetap berjalan beriringan dengan pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Prasetyo mengungkapkan, Prabowo menaruh perhatian serius terhadap dugaan penyadapan tersebut. Pemerintah memandang persoalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, mengingat sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden dan sejumlah pejabat negara.
Prasetyo menilai dugaan tindakan tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar karena dapat membahayakan kepentingan dan keselamatan negara, termasuk pimpinan tertinggi pemerintahan.
"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar. Ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ucap dia.
Ia menekankan, informasi yang berkaitan dengan kepala negara maupun pejabat pemerintahan memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Apabila informasi tersebut diperoleh dan dimanfaatkan melalui cara-cara ilegal, dampaknya berpotensi mengancam kepentingan nasional hingga kedaulatan negara.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


