JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih transparansi Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad terkait pengadaan jasa influenser senilai Rp14,7 miliar melalui perusahaannya, Rans Entertainment. KPK mengingatkan agar harta yang diperoleh Raffi sebagai penyelenggara negara dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, masyarakat dapat ikut mengawasi kesesuaian harta kekayaan pejabat publik dengan profil dan penghasilannya. Jika ditemukan aset yang dinilai tidak wajar, masyarakat bisa menyampaikan informasi kepada KPK untuk diklarifikasi.
“LHKPN itu self-assessment. Jadi wajib lapor, dalam hal ini penyelenggara negara. KPK akan melakukan assessment terhadap kepemilikan harta, kepemilikan aset yang kemudian dilaporkan ke dalam e-LHKPN tersebut,” katanya, Rabu (11/11).
Baca Juga: Tak Hanya Penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Polri Juga Selidiki Dugaan Makar
Sementara itu, Rans Entertainment menyebut nilai kontrak kerja sama publikasi sebesar Rp14,7 miliar dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) untuk membiayai seluruh rantai produksi kreatif dan promosi. “Bukan semata-mata untuk membayar jasa unggahan influenser di media sosial,” ungkap Rans dalam keterangan tertulis.
Penentuan nilai kontrak mengacu pada commercial rate card standar perusahaan. Komponen biaya tidak hanya mencakup jasa figur publik, tetapi juga meliputi biaya perjalanan, akomodasi, logistik, produksi materi kreatif, kehadiran off-air di lapangan, hingga berbagai kewajiban teknis lainnya yang disepakati dalam kontrak. Rans memastikan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah ini telah mematuhi tata tertib pengadaan barang dan jasa negara.
Secara terpisah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, mengatakan bahwa kerja sama antara pemerintah dengan figur publik merupakan hal yang lazim. Fadli berdalih, skema serupa juga diterapkan oleh negara-negara lain untuk menarik minat masyarakat datang ke museum.
“Saya kira itu adalah praktik usaha yang biasa, apalagi Badan Layanan Umum (BLU) di museum dan cagar budaya. Jadi, sudah biasa untuk hal-hal promosi kebudayaan, tidak masalah,” tegasnya.(idr/shf/gas/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
