Syarief Hasan Sebut BPIP Cukup Keppres

Nasional | Minggu, 28 Juni 2020 - 08:45 WIB

BAGIKAN


BACA JUGA

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Syarief Hasan menegaskan, peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tak perlu diatur dengan undang-undang (UU) namun cukup melalui Keputusan Presiden (Keppres).


Menurut Syarief, dalam seminar daring melalui zoom meeting di Jakarta, Jumat (26/4) mengatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang merupakan lembaga bertanggung jawab dalam penanaman Pancasila di masa Orde Baru didirikan berdasarkan Keppres No10/1979.

Pembubarannya pun juga didasarkan Keppres No 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan No 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Untuk itu, menurut dia, fraksi Demokrat menolak RUU HIP yang berupaya memasukan peran BPIP diatur dalam undang-undang.

“Mereka mengatakan bahwa kalau dengan Keppres, (BPIP) itu tidak kuat. Sehingga mereka menginginkan melalui Undang-Undang. Saya melihat bahwa ternyata ini ada satu konspirasi tertentu karena seperti pengalaman kita,” ujarnya.(jpg)




youtube riaupos


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU



Sharp Pekanbaru PSBB

UIR PMB Berbasis Rapor

Pelita Indonesia

EPAPER RIAU POS  rp-2020-07-16.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com