JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Prabowo Subianto terus menjalankan program efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Upaya efisiensi itu diharapkan dapat menghemat kas negara hingga Rp306,6 triliun.
Istana mengklaim pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran dilakukan secara proporsional. Karena itu, meski banyak dana dipotong, pemerintahan tetap bisa berjalan dengan efektif.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, efisiensi anggaran menyasar dana yang tidak efektif saja. ”Arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot,’’ ujarnya beranalogi kemarin.
Karena itu, tenaga dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang. Hasbi menambahkan, pemangkasan juga mempertimbangkan prioritas. Dia mencatat, ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi. Yakni, gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, serta bantuan sosial (bansos).
Istana juga membantah adanya pemotongan anggaran di BMKG. ”Jadi, mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal. Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,’’ kata Hasan.
Dalam acara Muslimat di Surabaya, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa penghematan anggaran kementerian/lembaga semata-mata untuk kepentingan rakyat. Dia menggarisbawahi bahwa efisiensi hanya menyasar pengeluaran yang mubazir. ”Pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong saya ingin dihentikan! Dibersihkan!” tegasnya.
Prabowo bercerita bahwa ada segelintir pihak yang tak ingin kebijakan tersebut terjadi. Namun, Prabowo tetap jalan terus karena dia berpegang teguh pada kepentingan penghematan anggaran untuk rakyat. ”Ada, ada yang melawan saya, ada. Dari birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat,” lanjut Prabowo.
Dia menegaskan, penghematan dilakukan guna merealisasikan program yang langsung mengena ke masyarakat. Misalnya, makan bergizi gratis dan pembangunan sekolah. ”Kita punya 330.000 sekolah, anggaran untuk perbaikannya hanya cukup untuk mungkin 20.000 sekolah, berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah?” lanjutnya.
Prabowo juga menjelaskan, salah satu pos yang dipangkas adalah perjalanan dinas ke luar negeri. ”Loh, Presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai kepala Indonesia, kepala negara, oleh negara-negara penting. Saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa,” tegasnya.
Meski begitu, langkah efisiensi menyulut pro kontra. Terutama di kalangan legislator. Bahkan, Senin (10/2), beredar surat instruksi yang dikeluarkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia meminta pembahasan efisiensi anggaran antara komisi dan mitra kerja masing-masing ditunda. Sebab, pemerintah disebut masih melakukan rekonstruksi anggaran.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyebut, tidak hanya Indonesia yang menerapkan efisiensi anggaran. Vietnam hingga Amerika Serikat (AS) juga menerapkan kebijakan tersebut.
Mari menilai kebijakan itu wajar mengingat ketidakpastian global yang kian membatasi gerak ruang fiskal. ’’Negara lain juga melakukan efisiensi karena intinya kita melihat banyak ketidakpastian di dunia, sehingga bagaimana ruang fiskal itu bisa dijaga,’’ ujar Mari pada Mandiri Investment Forum, Selasa (11/2).
Menurut dia, efisiensi anggaran saat ini memang diperlukan agar belanja negara lebih efektif untuk program-program yang secara langsung berdampak terhadap masyarakat. Namun, di saat bersamaan, pemerintah juga harus tetap menjaga aspek-aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dampak pada Kementerian
Kementerian yang mengalami pemangkasan terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pagu anggaran Kementerian PU untuk 2025 sebelumnya ditetapkan Rp110,95 triliun. Namun, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, anggaran untuk tahun ini dikurangi Rp81,38 triliun sehingga hanya tersisa Rp29,57 triliun.
Salah satu program yang paling terdampak adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ada di bawah Kementerian PU. Pembangunan IKN kini mandek karena keterbatasan anggaran.
Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, pihaknya menargetkan fokus pada empat bidang. Yakni, sumber daya air sebesar Rp10,70 triliun, jalan dan jembatan sebesar Rp12,48 triliun, cipta karya sebesar Rp3,78 triliun, dan prasarana strategi sebesar Rp1,16 triliun.
Pada empat bidang tersebut, beberapa rencana program yang akan dikerjakan antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 63 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan sepanjang 342 km, pembangunan jalan tol sepanjang 13 km, hingga pembangunan daerah irigasi seluas 450 ha. “Yang dibatalkan itu pembangunan 13 bendungan, irigasi dan sebagainya,” paparnya.
Kementerian yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar kedua adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi (Kemendikti Saintek). Pemangkasan anggaran ini turut membuat resah para peneliti. Pasalnya, dana riset dan pengembangan akan terimbas jika anggaran Kemendikti Saintek dipangkas.
Dirjen Riset dan Pengembangan Kemendikti Saintek Fauzan Adziman mengaku, diskusi mengenai efisiensi di Kemendikti Saintek masih terus bergulir. Meski belum ketok palu besarannya, dapat dipastikan dana riset perguruan tinggi termasuk dalam pos anggaran yang akan dipotong.
Meski begitu, dia masih menaruh harapan besar agar dana riset dan pengembangan di perguruan tinggi tidak benar-benar dipangkas. Sebab, ada beberapa aturan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang mengamanatkan agar dana riset itu harus 30 persen dari Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi (BOPTN). “Jadi kami masih berupaya untuk tidak lebih kecil lagi,” ungkapnya.
Diakuinya, selama ini dana riset di Indonesia masih sangat kecil. Terutama, yang didanai oleh APBN. “Jadi kalau dana kementerian kita Rp57 triliun, dana riset kita ini sekitar Rp1,2 triliun ya,” ungkapnya.
Untuk menyiasati hal tersebut, Fauzan mengungkapkan, pihaknya akan mulai memetakan riset berbasis kepentingan. Sehingga, pemerintah tetap bisa memberikan anggaran untuk melakukan riset yang menjadi prioritas. Salah satunya riset swasembada pangan yang menjadi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Pihaknya juga tengah menjajaki penggunaan dana LPDP dan pelibatan swasta dalam rangka riset untuk hilirisasi dan pemajuan industri dalam negeri. Dia mencontohkan riset di bidang transportasi. Telah ada kesepakatan dengan pihak Boeing untuk bisa membuat supply chain bagi perusahaan pesawat tersebut di Indonesia.
“Indonesia ini menduduki nomor 4 pasar Boeing di dunia, setelah Amerika, China, dan India. Namun, supply chain kita itu baru 21 komponen, sementara India ribuan. Nah, kami membahas ketimpangan tersebut,” paparnya.
Menurutnya, Boeing sudah sepakat untuk terlibat dalam penelitian lebih lanjut mengenai komponen pesawat yang dapat diproduksi di Indonesia. Kemendikti Saintek pun kini telah mulai mengidentifikasi industri apa saja yang bisa bertransformasi menjadi supply chain untuk pesawat.
Sektor Kesehatan
Efisiensi di sektor kesehatan berimbas pada anggaran Kementerian Kesehatan. Total ada Rp19,6 triliun anggaran Kemenkes yang dikepras. Namun, Kemenkes mengajukan kembali penambahan anggaran Rp9,4 triliun dan telah disetujui DPR.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, efisiensi itu berimbas pada pengadaan obat dan vaksin. Rencananya, anggaran obat tahun ini untuk sepuluh bulan saja. Sebab, Januari dan Februari sudah ada anggaran dari tahun lalu. Budi menyatakan, akan ada evaluasi anggaran dengan DPR pada Mei atau Juni. Pada bulan itu akan dilihat penyerapan anggaran seperti apa.
Efisiensi ini tidak mempengaruhi subsidi untuk peserta BPJS Kesehatan dari segmen penerima bantuan iuran (PBI). Sekitar Rp46 triliun anggaran untuk PBI masih akan digelontorkan negara. “Masih dibayarkan untuk 96,8 juta orang. Per orang Rp42.000, jadi kurang lebih Rp48 triliun,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kemarin di Komisi IX DPR.
Namun, efisiensi berdampak pada subsidi untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri kelas 3. Selama ini mereka mendapatkan subsidi Rp7.000 dari negara, sehingga hanya membayar Rp35.000 setiap orang.
Karena ada efisiensi anggaran di Kemenkes, ada wacana untuk tidak lagi memberikan subsidi tersebut. Jika subsidi dicabut, segmen PBPU akan membayar Rp42.000 per orang. ”Kami tetap menagihkan Rp7.000 ke pemerintah karena sudah diatur dalam Perpres 64/2020,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah, kemarin.
Terpisah, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama kementerian di bawah koordinasinya mengadakan rapat terkait efisiensi anggaran. Rapat dilaksanakan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (11/2).
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Reza Patria, hingga Wakil menteri pelindungan pekerja migran indonesia (P2MI) Christina Aryani.
Usai rapat, Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan, semua kementerian di bawah koordinasi Kemenko PM siap melakukan efisiensi anggaran. Seluruh kementerian akan refocusing anggaran guna memberikan skala prioritas untuk kebutuhan atau program yang lebih mendesak. “Intinya rapat ini tadi mempertegas masing-masing kementerian untuk menyukseskan efisiensi,” ungkapnya.
Kendati demikian, dia memastikan, bahwa pemotongan tak serampangan. Anggaran untuk bantuan sosial (bansos) hingga kebutuhan pegawai dipastikan aman. “Perlu kami tegaskan, tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial, tidak ada pemotongan anggaran untuk kebutuhan pegawai, tidak ada pemotongan anggaran untuk pemeliharaan, dalam artian seluruh kebutuhan kerja normal,” tegasnya.
Pemangkasan anggaran tidak hanya dirasakan di instansi pusat. Efisiensi anggaran juga dipastikan berdampak ke level daerah. Sebab, dana transfer ke daerah (TKD) mengalami pemotongan Rp 50,59 triliun. Hal itu sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, efisiensi sudah menjadi keputusan nasional. Meski dana transfer dipangkas, Bima menilai manfaat yang diterima masyarakat di daerah tidak akan berkurang. Pasalnya, pemangkasan itu dialihkan ke program prioritas pemerintah yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh rakyat.
Di sisi lain, mantan Wali Kota Bogor itu menilai, efisiensi anggaran dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas belanja APBD yang selama ini dianggap belum efektif. “Kalau ada perdebatan tentang transfer ke daerah tadi yang angkanya besar, nah ini telah disesuaikan keberpihakannya,” ujarnya.
Kementerian Pertanian (Kementan) tidak lepas dari pengetatan anggaran. Rencananya, anggaran Kementan dipotong Rp10,28 triliun. Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemotongan anggaran tersebut tidak sampai mengganggu target swasembada pangan. ’’Kami sudah terbiasa mengelola anggaran terbatas, tapi hasil optimal. Tapi doakan semoga tidak dikurangi,’’ katanya.
Amran menuturkan, kalaupun rencana pemotongan anggaran itu terjadi, program menuju swasembada pangan tidak akan dikorbankan. Sebab, swasembada pangan adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo.
Menurut Amran, pemangkasan anggaran bukan hal baru di kementeriannya. Dia mencontohkan pada 2024 lalu, Kementan juga mengalami hal serupa dengan sebutan refocusing anggaran. Saat itu anggaran dari pos lain, digeser untuk difokuskan mengejar peningkatan produksi padi nasional. ’’Kami sudah lakukan terlebih dahulu di 2024. Kami refocusing Rp1,7 triliun untuk pompa, benih, alsintan, program oplah (optimasi lahan) dan sebagainya,’’ katanya.
Efisiensi anggaran juga terjadi di Kemenpora. Meski demikian, Menpora Dito Ariotedjo menegaskan bakal tetap produktif kendati anggaran kementeriannya berkurang sebesar Rp1,4 triliun. Hal ini tentu menjadi pekerjaan yang tak mudah. Sebab, berbagai event sudah menanti.
Misalnya, akhir tahun ini ada SEA Games di Thailand yang mempertandingkan 50 cabang olahraga (cabor) dengan 105 disiplin dan 569 nomor. Selain itu, ada persiapan menuju Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Olimpiade Los Angeles 2028, hingga kualifikasi Piala Dunia di cabang sepakbola.
Karena itu, diskusi terkait efisiensi bakal terus dilakukan sebelum finalisasi anggaran. “Pastinya arahannya adalah bagaimana dengan efisiensi ini persiapan atlet tidak terganggu,” bebernya.
Di sisi lain, Sekjen Pengurus Pusat (PP) Pengurus Lawn Tenis Indonesia (Pelti) Andi Fajar Asti menuturkan, secara teknis pihaknya tetap jalan sesuai program yang sudah disusun. “Kami berkomitmen memberikan yang terbaik buat bangsa di cabor tenis,” ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos.
Fajar menyebutkan bahwa pihaknya sangat memahami kondisi keuangan semua kementerian. “Namun, Pelti sudah punya plan B untuk tetap fokus pelatnas dan menjaga performa atlet,” ucapnya.
Plan yang dimaksud adalah mencari sponsor untuk penambahan dana sebagai persiapan atlet. “Dengan komitmen organisasi, kami optimistis banyak pihak yang siap memberikan supportnya,” katanya.
Kondisi senada dialami Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Anggaran mereka yang semula Rp 5,2 triliun dipangkas Rp3,6 triliun menjadi hanya Rp 1,6 triliun. Padahal, salah satu program prioritas kementerian ini adalah program 3 juta rumah per tahun.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, sisa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk dua hal. Pertama, program dukungan manajemen senilai Rp435,6 miliar. Kedua, program PKP senilai Rp1,1 triliun. “Kami masih semangat dan harus kreatif untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah. 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan” urainya.
Efisiensi di Komisi Yudisial (KY) lebih miris lagi. Sebab, KY terancam hanya bisa membayar gaji pegawainya sampai Oktober 2025. Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan, tidak hanya gaji pegawai yang hanya cukup sampai Oktober. “Saya tadi dapat kabar, BBM kami mulai bulan depan beli sendiri,” terangnya.
Diketahui, anggaran KY dipangkas 54 persen sehingga pada 2025 hanya mendapat Rp184 miliar. Anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar menegaskan bahwa adanya efisiensi itu, maka KY tidak bisa bekerja dan menjalankan sejumlah tugas, termasuk melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim M Taufiq HZ menambahkan, MA telah menyampaikan kekosongan 19 hakim agung dan hakim ad hoc melalui surat resmi. Kebutuhan hakim agung tersebut terdiri atas 5 hakim agung Kamar Pidana, 2 hakim agung Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 5 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA.
“Namun, karena efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, KY tidak dapat melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim agung ad hoc HAM di MA. KY telah bersurat secara resmi kepada MA,” ujar M. Taufiq.(dee/far/agf/wan/idr/mia/lyn/raf/oni/das)
Editor : Arif Oktafian