JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera telah meluluhlantakkan hunian warga. Mambantu masyarakat, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui menganggarkan Rp60 juta per rumah.
Persetujuan Presiden Prabowo untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap itu, diketahui saat rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Ahad (7/12) malam.
"Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak sampai 37.546 unit. Rumah itu ada yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat.
Data rumah yang rusak, dilanjutkan Suharyanto belum final. Pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Terkait anggaran, BNPB mengajukan Rp60 juta per rumah kepada Presiden Prabowo untuk hunian tetap. Untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp30 juta per rumah. Rumah yang dibangun berukuran 36 meter persegi lengkap dengan fasilitas kamar, sarana MCK, dan ruangan lainnya.
Kepala BNPB juga mengusulkan hunian sementara pengungsi nantinya dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. Sementara hunian tetap, pembangunannya diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
"Untuk perbaikan rumah yang rusak dan penghuninya tidak pindah karena dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga, diperbaiki oleh satgas BNPB," kata Suharyanto.
Presiden lantas bertanya pada Suharyanto. "Apakah ini hunian anggaran Rp60 juta cukup? Kalau cukup oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya," ujar Presiden memberikan instruksi kepada Kepala BNPB soal pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi.
Editor : Rinaldi