Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Keputusan mutasi yang bersifat massal dinilai banyak kalangan sebagai keputusan yang kontroversi, karena tidak jelas dasar pertimbangannya.
Apakah benar-benar didasarkan pada tuntutan profesionalisme pekerjaan atau sebaliknya sebagai upaya untuk bagi-bagi jabatan sebagai imbal jasa atas kerja kerasnya menjadi tim sukses yang mengantarkan duduknya seorang di kursi singgasana kekuasaan.
Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan oleh pemerintah dan juga oleh yang terhormat anggota Dewan sebagai bahan evaluasi menyikapi keputusan mutasi massal.
Pertama, apakah setiap pergantian kepala daerah harus diikuti dengan keputusan mutasi massal. Kedua, faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan kepala daerah untuk melakukan tindakan mutasi massal.
Ketiga, sudahkah pemerintah melakukan kajian dan evaluasi pengaruh mutasi massal terhadap kinerja pegawai.
Keempat, apakah benar keputusan mutasi sebagai ajang balas dendam terhadap pegawai yang tidak mendukung pada saat proses pencalonan seseorang dalam Pemilukada.
Kelima, adakah sanksi yang tegas kepada pegawai negeri yang ikut menjadi tim sukses dalam proses Pemilukada.
Keenam, apakah benar untuk meraih sebuah jabatan diperlukan biaya negosiasi yang besar.
Ketujuh, apakah benar sistem penjenjangan karier dan seleksi calon pejabat karir pada struktur birokrasi pemerintah sudah dihapuskan, dan diganti dengan sistem tim sukses dalam proses Pemilukada. Artinya, usia jabatan seorang sangat tergantung dari hasil Pemilukada.
Jika pertanyaan di atas tidak dapat dijelaskan dengan jujur dan benar, maka pola kepemimpinan di negeri kita akan kehilangan marwah dan jati diri sebagai pemimpin yang pantas diteladani.
Kapan negeri kita ini akan maju dan kemiskinan serta pengangguran akan bisa teratasi jika para petinggi negeri ini masih memikirkan diri sendiri dan kelompoknya.
Siapa yang berkuasa, ia akan mengatur kekuasaan dengan caranya sendiri dan mengabaikan jiwa kenegarawanan.
Buah Simalakama
Seorang kepala daerah yang terpilih melalui proses Pemilukada mempunyai tugas dan tanggung jawab sangat berat dalam menjalankan wewenang kepemimpinannya.
Pekerjaan pertama yang menjadi prioritas setelah terpilih sebagai kepala daerah adalah membayar janji politik kepada tim sukses melalui perombakan kabinet yang telah disusun pada saat pencalonan.
Meskipun sebenarnya keputusan tersebut sangat tidak popular, sangat berat, dan sarat dengan nuansa politis yang tidak mencerdaskan, namun ia harus mengambil keputusan untuk membayar janji yang telah ia ikrarkan.
Mau tidak mau dan suka tidak suka, ia harus mengambil keputusan reshuffle kabinet untuk membayar janji kesungguhan awal pada saat pencalonan dirinya.
Mutasi massal sebenarnya dirasakan bagai buah simalakama. Jika tidak dilakukan, ia dinilai tidak berhasil dan tidak konsisten dengankesungguhan awal. Sementara itu jika dilakukan, sejatinya menimbulkan dosa besar pribadi sepanjang masa.
Bayangkan saja orang yang tidak jelas kesalahannya dan prestasi kerjanyapun baik; namun terpaksa dimutasi hanya karena ada bisikan politik bahwa yang bersangkutan sebagai tim sukses calon lain pada saat pencalonan kepala daerah. Kalaulah proses rekrutmen calon pejabat publik hanya didasarkan pada bisikan politik, maka ajang Pemilukada bisa menimbulkan pemiskinan mental dan karakter aparatur.
Prinsip 3 N dan 3 B
Dari pengalaman beberapa kali pelaksanaan Pemilukada, sebaiknya para pengambil kebijakan jangan jadikan pemerintahan ini dikotori dengan arena persekongkolan jangka panjang.
Jangan jadikan negeri ini sebagai upaya untuk mempertahankan tahta kekuasaan. Jangan jadikan negara ini terombang-ambing akibat sifat ambivalensi dari diri kita.
Jangan jadikan kekuasaan sebagai alat perjuangan menuju tujuan terselubung dan tersembunyi. Prinsip siapa yang kuat, maka ia yang menang, harus dibuang jauh-jauh.
Prinsip siapa yang melawan disikat habis, harus dihilangkan. Prinsip siapa yang tidak menurut dan tidak loyal akan di nonjobkan harus dikubur dalam-dalam dari pola pemerintahan yang profesional.
Mari kita bersama-sama berjuang membela keutuhan bangsa dan negara. Jadilah warga negara yang berkarakter dan berprinsip. Mari kita sama-sama melakukan evaluasi diri, pengendalian diri, dan sekaligus menahan diri dari berbagai persoalan yang rumit dan menggurita.
Pemimpin yang ideal dan profesional adalah pemimpin yang mau dan mampu menjalankan wewenang kepemimpinannya dengan mendasarkan diri pada prinsip 3 N (Nalar, Naluri dan Nurnai). Pemimpin yang mengutamakan prinsip tersebut, setiap tindakan dan perilakunya lebih mengedepankan asas obyektifitas, keadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bermoral dan bermartabat.
Selanjutnya seorang pemimpin dalam menjalankan wewenang kepemimpinannya dituntut untuk mampu menjalankan prinsip 3 B (Baik, Benar dan Bermanfaat). Jika semua pemimpin di negeri ini secara ikhlas mau menjalankannya, maka negeri kita akan mampu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secara merata.
Seorang pemimpin harus berupaya membantu orang lain yang belum mampu bekerja menjadi orang yang mampu bekerja dengan baik.
Atau bahkan membantu yang sebelumnya sudah bekerja dengan baik, menjadi orang yang mampu bekerja lebih baik lagi. Mari kita satukan langkah dan tekad untuk membangun negeri ini dengan konsep kepemimpinan yang berprinsip dan berkarakter. Semoga.***
Machasin, Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
Apakah benar-benar didasarkan pada tuntutan profesionalisme pekerjaan atau sebaliknya sebagai upaya untuk bagi-bagi jabatan sebagai imbal jasa atas kerja kerasnya menjadi tim sukses yang mengantarkan duduknya seorang di kursi singgasana kekuasaan.
Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan oleh pemerintah dan juga oleh yang terhormat anggota Dewan sebagai bahan evaluasi menyikapi keputusan mutasi massal.
Pertama, apakah setiap pergantian kepala daerah harus diikuti dengan keputusan mutasi massal. Kedua, faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan kepala daerah untuk melakukan tindakan mutasi massal.
Ketiga, sudahkah pemerintah melakukan kajian dan evaluasi pengaruh mutasi massal terhadap kinerja pegawai.
Keempat, apakah benar keputusan mutasi sebagai ajang balas dendam terhadap pegawai yang tidak mendukung pada saat proses pencalonan seseorang dalam Pemilukada.
Kelima, adakah sanksi yang tegas kepada pegawai negeri yang ikut menjadi tim sukses dalam proses Pemilukada.
Keenam, apakah benar untuk meraih sebuah jabatan diperlukan biaya negosiasi yang besar.
Ketujuh, apakah benar sistem penjenjangan karier dan seleksi calon pejabat karir pada struktur birokrasi pemerintah sudah dihapuskan, dan diganti dengan sistem tim sukses dalam proses Pemilukada. Artinya, usia jabatan seorang sangat tergantung dari hasil Pemilukada.
Jika pertanyaan di atas tidak dapat dijelaskan dengan jujur dan benar, maka pola kepemimpinan di negeri kita akan kehilangan marwah dan jati diri sebagai pemimpin yang pantas diteladani.
Kapan negeri kita ini akan maju dan kemiskinan serta pengangguran akan bisa teratasi jika para petinggi negeri ini masih memikirkan diri sendiri dan kelompoknya.
Siapa yang berkuasa, ia akan mengatur kekuasaan dengan caranya sendiri dan mengabaikan jiwa kenegarawanan.
Buah Simalakama
Seorang kepala daerah yang terpilih melalui proses Pemilukada mempunyai tugas dan tanggung jawab sangat berat dalam menjalankan wewenang kepemimpinannya.
Pekerjaan pertama yang menjadi prioritas setelah terpilih sebagai kepala daerah adalah membayar janji politik kepada tim sukses melalui perombakan kabinet yang telah disusun pada saat pencalonan.
Meskipun sebenarnya keputusan tersebut sangat tidak popular, sangat berat, dan sarat dengan nuansa politis yang tidak mencerdaskan, namun ia harus mengambil keputusan untuk membayar janji yang telah ia ikrarkan.
Mau tidak mau dan suka tidak suka, ia harus mengambil keputusan reshuffle kabinet untuk membayar janji kesungguhan awal pada saat pencalonan dirinya.
Mutasi massal sebenarnya dirasakan bagai buah simalakama. Jika tidak dilakukan, ia dinilai tidak berhasil dan tidak konsisten dengankesungguhan awal. Sementara itu jika dilakukan, sejatinya menimbulkan dosa besar pribadi sepanjang masa.
Bayangkan saja orang yang tidak jelas kesalahannya dan prestasi kerjanyapun baik; namun terpaksa dimutasi hanya karena ada bisikan politik bahwa yang bersangkutan sebagai tim sukses calon lain pada saat pencalonan kepala daerah. Kalaulah proses rekrutmen calon pejabat publik hanya didasarkan pada bisikan politik, maka ajang Pemilukada bisa menimbulkan pemiskinan mental dan karakter aparatur.
Prinsip 3 N dan 3 B
Dari pengalaman beberapa kali pelaksanaan Pemilukada, sebaiknya para pengambil kebijakan jangan jadikan pemerintahan ini dikotori dengan arena persekongkolan jangka panjang.
Jangan jadikan negeri ini sebagai upaya untuk mempertahankan tahta kekuasaan. Jangan jadikan negara ini terombang-ambing akibat sifat ambivalensi dari diri kita.
Jangan jadikan kekuasaan sebagai alat perjuangan menuju tujuan terselubung dan tersembunyi. Prinsip siapa yang kuat, maka ia yang menang, harus dibuang jauh-jauh.
Prinsip siapa yang melawan disikat habis, harus dihilangkan. Prinsip siapa yang tidak menurut dan tidak loyal akan di nonjobkan harus dikubur dalam-dalam dari pola pemerintahan yang profesional.
Mari kita bersama-sama berjuang membela keutuhan bangsa dan negara. Jadilah warga negara yang berkarakter dan berprinsip. Mari kita sama-sama melakukan evaluasi diri, pengendalian diri, dan sekaligus menahan diri dari berbagai persoalan yang rumit dan menggurita.
Pemimpin yang ideal dan profesional adalah pemimpin yang mau dan mampu menjalankan wewenang kepemimpinannya dengan mendasarkan diri pada prinsip 3 N (Nalar, Naluri dan Nurnai). Pemimpin yang mengutamakan prinsip tersebut, setiap tindakan dan perilakunya lebih mengedepankan asas obyektifitas, keadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bermoral dan bermartabat.
Selanjutnya seorang pemimpin dalam menjalankan wewenang kepemimpinannya dituntut untuk mampu menjalankan prinsip 3 B (Baik, Benar dan Bermanfaat). Jika semua pemimpin di negeri ini secara ikhlas mau menjalankannya, maka negeri kita akan mampu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secara merata.
Seorang pemimpin harus berupaya membantu orang lain yang belum mampu bekerja menjadi orang yang mampu bekerja dengan baik.
Atau bahkan membantu yang sebelumnya sudah bekerja dengan baik, menjadi orang yang mampu bekerja lebih baik lagi. Mari kita satukan langkah dan tekad untuk membangun negeri ini dengan konsep kepemimpinan yang berprinsip dan berkarakter. Semoga.***
Machasin, Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

