Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
PEMERINTAH kembali membuka wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. Isu kenaikan premium ini sebenarnya sudah diheboh-hebohkan sejak lama, tetapi pemerintah masih berhati-hati mengambil keputusan. Pasalnya, pengguna premium ini sudah memasuki hampir seluruh pundi-pundi kehidupan masyarakat Indonesia.
Apabila pemerintah salah langkah dan tiba-tiba saja menaikkan harga premium, bukan mustahil akan terjadi aksi besar-besaran di seluruh Tanah Air. Keyakinan ini cukup beralasan.
Selain aksi masa pernah terjadi di saat BBM dinaikkan, hampir di setip Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan terjadi deretan kendaraan bermotor yang cukup panjang.
Dampaknya, macet di mana-mana. Di tengah kemacetan panjang, emosi masa akan sangat mudah tersulut. Kondisi seperti inilah yang terkadang sulit dibendung oleh pasukan keamanan, baik dari TNI maupun Polri.
Jadi, apabila pemerintah tidak berhati-hati menaikkan harga BBM, akan sangat fatal akibatnya, terutama untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dengan kondisi sekarang, apakah pemerintah akan tetap bertahan untuk melakukan subsidi berkepanjangan. Inilah pentingnya peran pemerintah dengan segala perangkat yang memang sudah dimiliki, mulai fungsi iintelijen, Badan Pusat Statistik (BPS), bagian informasi komunikasi dan seluruh sistem yang ada.
Jika saja sistem itu sudah bekerja secara profesional dan proporsional, akan lebih memudahkan pemerintah untuk menganalisa kebijakan.
Persoalannya sekarang adalah, apakah pemerintah sudah memiliki analisa yang cukup valid untuk mengambil kebijakan yang oleh masyarakat cenderung dianggap tidak populer.
Ataukah pemerintah akan menerapkan kenaikan BBM dengan cara menerapkan subsidi langsung, baik melalui SPBU atau dengan sistem lain.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengatakan kenaikan harga BBM jenis premium dari Rp4.500 jadi Rp5.500 per liter pantas dilakukan untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran.
Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, pengurangan subsidi harga BBM akan dilakukan bertahap selama 3-5 tahun ke depan.
Subsidi tak dihilangkan, tapi tidak diberikan dalam bentuk subsidi harga seperti saat ini. Subsidi itu akan berubah jadi program perlindungan kesejahteraan atau subsidi langsung.***
Apabila pemerintah salah langkah dan tiba-tiba saja menaikkan harga premium, bukan mustahil akan terjadi aksi besar-besaran di seluruh Tanah Air. Keyakinan ini cukup beralasan.
Selain aksi masa pernah terjadi di saat BBM dinaikkan, hampir di setip Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan terjadi deretan kendaraan bermotor yang cukup panjang.
Dampaknya, macet di mana-mana. Di tengah kemacetan panjang, emosi masa akan sangat mudah tersulut. Kondisi seperti inilah yang terkadang sulit dibendung oleh pasukan keamanan, baik dari TNI maupun Polri.
Jadi, apabila pemerintah tidak berhati-hati menaikkan harga BBM, akan sangat fatal akibatnya, terutama untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dengan kondisi sekarang, apakah pemerintah akan tetap bertahan untuk melakukan subsidi berkepanjangan. Inilah pentingnya peran pemerintah dengan segala perangkat yang memang sudah dimiliki, mulai fungsi iintelijen, Badan Pusat Statistik (BPS), bagian informasi komunikasi dan seluruh sistem yang ada.
Jika saja sistem itu sudah bekerja secara profesional dan proporsional, akan lebih memudahkan pemerintah untuk menganalisa kebijakan.
Persoalannya sekarang adalah, apakah pemerintah sudah memiliki analisa yang cukup valid untuk mengambil kebijakan yang oleh masyarakat cenderung dianggap tidak populer.
Ataukah pemerintah akan menerapkan kenaikan BBM dengan cara menerapkan subsidi langsung, baik melalui SPBU atau dengan sistem lain.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengatakan kenaikan harga BBM jenis premium dari Rp4.500 jadi Rp5.500 per liter pantas dilakukan untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran.
Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, pengurangan subsidi harga BBM akan dilakukan bertahap selama 3-5 tahun ke depan.
Subsidi tak dihilangkan, tapi tidak diberikan dalam bentuk subsidi harga seperti saat ini. Subsidi itu akan berubah jadi program perlindungan kesejahteraan atau subsidi langsung.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

