Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Dalam “Klandestin di Chile” [Clandestine in Chile: Adventures of Miquel Littin] sastrawan pemenang Nobel, Gabriel Garcia Marquez, mengisahkan secara dramatis bagaimana pengabaian hak-hak masyarakat dilakukan oleh pemerintahan Augusto Pinochet [penguasa waktu itu].
Rezim yang berkuasa itu selalu memaksakan ide-ide mereka tentang politik, sosial, ekonomi, dan pembangunan tanpa peduli akan kebutuhan riil masyarakat.
Apakah hasilnya? Pelabuhan udara Pudahuel, Santiago yang moderen, Istana Moneda bergaya Perancis, Boulevard Bernardo O’Hinggins yang mengkilat dan, taman-taman yang bagus.
Tapi anehnya, barisan fasilitas yang megah itu tak dapat dinikmati masyarakat, karena pada sisi lain barisan kemiskinan semakin panjang dan ketakutan muncul di mana-mana.
Chile menjadi seperti itu, karena pembangunan yang dilakukan tidak berangkat dari apa yang dibutuhkan, melainkan dari keinginan para penguasa, tidak bottom-up planning melainkan top-down planning.
Logika pembangunan sebuah negara atau sebuah negeri, semestinya bermula dari apa yang menjadi keperluan rakyat. Apa lagi jika kita hubungkan dengan konsep demokrasi, yang meletakkan hajat hidup rakyat di atas segala-galanya.
Dalam The Social Contract bahkan dinyatakan, “apa bila para pemimpin berbuat bertentangan dengan kehendak rakyat…. maka sudah menjadi hak rakyat untuk menggulingkan dan menggantinya dengan pemerintahan yang baru…”
Namun demikian, ternyata tidak banyak yang sepakat dengan penghargaan atas rakyat ini, khususnya di negara-negara berkembang atau negeri-negeri yang “terkejut” oleh reformasi semacam Indonesia, atau kabupaten yang gagap oleh terpaan otonomi yang memberikan banyak uang.
Banyak yang tidak siap, terutama kalangan penguasa yang selama ini cenderung memandang kekuasaan sebagai anugerah dewa, dan bukan sebagai amanah rakyat.
Di saat rakyat sangat cerdas memahami perubahan, para elit justru masih berkutat dengan paradigma lama yang memandang diri sebagai tuan yang serba tahu [patron] dan rakyat sebagai hamba jelata yang serba menerima [client].
Di negeri kita, kekuasaan selalu dipandang sebagai “jalan kehendak”, atau jalan pemenuhan ide-ide pribadi, dan bukan sebagai jalan kemaslahatan yang datang dari kehendak bersama.
Dengan pandangan yang semacam itu, para pemegang teraju kekuasaan selalu memaksakan kebenaran yang dipercayainya, selalu berkeinginan agar kehendak merekalah yang harus menjadi penyebab, atas segala sesuatu yang bakal terjadi pada rakyat, meski sebenarnya rakyat menginginkan hal yang berbeda.
Ada sebuah kisah dari sebuah kampung di Riau. Setelah berunding [bahkan sampai bertengkar] masyarakat akhirnya memutuskan untuk meminta pembangunan jalan dan masjid, dan beberapa hal lain yang diperlukan masyarakat. Keinginan itu kemudian diusulkan ke pemerintah.
Tapi ketika APBD disahkan, mereka terkejut bukan alang kepalang, karena bukannya jalan dan masjid yang mereka terima, tapi yang datang justru proyek pembangunan yang berbeda, karena menurut penguasa, apa yang mereka berikan itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Inilah contoh nyata, betapa antara yang dikehendaki rakyat dan apa yang dipikirkan oleh penguasa tentang rakyat ternyata bersimpang jalan. Rakyat ternyata tidak memiliki kuasa untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi hajat, dari uang, yang disebut sebagai milik mereka.
Para “pemegang amanah” seringkali merasa lebih tahu apa yang diperlukan rakyat, dan rakyat diharuskan menerima itu sebagai “takdir kejelataan”.
Demi orgasme mimpi pribadi, para penguasa negeri, terus melakukan apa yang diinginkannya, membangun proyek-proyek mercusuar yang mubazir, lalu membungkusnya secara manis dengan konsep-konsep faedah beranting [multiflier effects] yang tak jelas sulur galurnya.
Anehnya, keadaan sedemikian ini terjadi di negeri Melayu, yang dalam tuntunan budayanya diajarkan bahwa kehendak rakyat merupakan bagian terpenting dari kepemimpinan.
Hasil dari gaya kekuasaan seperti ini tentu mudah ditebak, di tengah-tengah kewenangan dan duit yang banyak, kian hari kemiskinan justru kian mewabah di tengah kehidupan masyarakat.
Perilaku seperti itu harus berubah atau “diubah”, karena dampak dari kebijakan yang membelakangi hasrat kemaslahatan orang banyak akan menimbulkan instabilitas pada berbagai sektor, dan yang lebih menakutkan bagi kita adalah perbuatan semacam itu akan membuat negeri menuju kehancuran.
Kita semua, baik penguasa, LSM, masyarakat, partai politik, lembaga hukum, dan seteruasnya, harus menyatukan persepsi demi negeri yang lebih baik.
Dalam kitab politik dan tata pemerintahan Melayu, Tsamarat al-Muhimmah, secara tegas dinyatakan bahwa tugas seorang pemegang teraju kekuasaan, selain memberikan keteladanan [fungsi imam], adalah mempersembahkan segala kemampuannya untuk memenuhi hajat orang banyak [elaborasi dari Khalifatullah fil Ardhi].
Inilah etika politik dan kepemimpinan dalam pemerintahan Melayu, yang apa bila tidak dilakukan, maka rakyat, tidak dapat dikatakan durhaka jika tidak memberikan kepatuhan.
Pemerintah sudah waktunya mendengarkan suara rakyat dan bersikap adil terhadap suara rakyat itu. Sikap yang sedemikian itu menunjukkan tanda, bahwa kita menjadikan kepemimpinan sebagai sebuah jalan kemuliaan.
Lebih dari itu, itikat bersama untuk perubahan perlu dilakukan karena negeri harus diselamatkan.
Ada pesan dalam kitab Sejarah Melayu [Sulalat al-Salatin], yang harus kita renungkan secara bersama, bahwa apabila seorang hamba Melayu mengubah perjanjiannya dengan hamba Melayu yang lain [dalam bentuk saling mengkhianati fungsi masing-masing] maka negeri akan binasa, dan jika yang mengubah perjanjian itu adalah seorang pemimpin, maka ia akan diturunkan dari tahtanya dengan kehinaan.
Kita masih punya waktu untuk membuat segala sesuatunya berakhir bahagia. Sekarang semua tergantung kita, memilih berjalan di atas bunga-bunga akan indah dan merona, yang memilih berjalan di atas duri-duri akan luka dan berdarah, yang berjalan di atas api akan hangus terbakar…. ***
Syaukani Al Karim, Ketua Yayasan Pusaka Riau, Sastrawan dan Dosen Luar Biasa pada Akademi Kesenian Melayu Riau.
Rezim yang berkuasa itu selalu memaksakan ide-ide mereka tentang politik, sosial, ekonomi, dan pembangunan tanpa peduli akan kebutuhan riil masyarakat.
Apakah hasilnya? Pelabuhan udara Pudahuel, Santiago yang moderen, Istana Moneda bergaya Perancis, Boulevard Bernardo O’Hinggins yang mengkilat dan, taman-taman yang bagus.
Tapi anehnya, barisan fasilitas yang megah itu tak dapat dinikmati masyarakat, karena pada sisi lain barisan kemiskinan semakin panjang dan ketakutan muncul di mana-mana.
Chile menjadi seperti itu, karena pembangunan yang dilakukan tidak berangkat dari apa yang dibutuhkan, melainkan dari keinginan para penguasa, tidak bottom-up planning melainkan top-down planning.
Logika pembangunan sebuah negara atau sebuah negeri, semestinya bermula dari apa yang menjadi keperluan rakyat. Apa lagi jika kita hubungkan dengan konsep demokrasi, yang meletakkan hajat hidup rakyat di atas segala-galanya.
Dalam The Social Contract bahkan dinyatakan, “apa bila para pemimpin berbuat bertentangan dengan kehendak rakyat…. maka sudah menjadi hak rakyat untuk menggulingkan dan menggantinya dengan pemerintahan yang baru…”
Namun demikian, ternyata tidak banyak yang sepakat dengan penghargaan atas rakyat ini, khususnya di negara-negara berkembang atau negeri-negeri yang “terkejut” oleh reformasi semacam Indonesia, atau kabupaten yang gagap oleh terpaan otonomi yang memberikan banyak uang.
Banyak yang tidak siap, terutama kalangan penguasa yang selama ini cenderung memandang kekuasaan sebagai anugerah dewa, dan bukan sebagai amanah rakyat.
Di saat rakyat sangat cerdas memahami perubahan, para elit justru masih berkutat dengan paradigma lama yang memandang diri sebagai tuan yang serba tahu [patron] dan rakyat sebagai hamba jelata yang serba menerima [client].
Di negeri kita, kekuasaan selalu dipandang sebagai “jalan kehendak”, atau jalan pemenuhan ide-ide pribadi, dan bukan sebagai jalan kemaslahatan yang datang dari kehendak bersama.
Dengan pandangan yang semacam itu, para pemegang teraju kekuasaan selalu memaksakan kebenaran yang dipercayainya, selalu berkeinginan agar kehendak merekalah yang harus menjadi penyebab, atas segala sesuatu yang bakal terjadi pada rakyat, meski sebenarnya rakyat menginginkan hal yang berbeda.
Ada sebuah kisah dari sebuah kampung di Riau. Setelah berunding [bahkan sampai bertengkar] masyarakat akhirnya memutuskan untuk meminta pembangunan jalan dan masjid, dan beberapa hal lain yang diperlukan masyarakat. Keinginan itu kemudian diusulkan ke pemerintah.
Tapi ketika APBD disahkan, mereka terkejut bukan alang kepalang, karena bukannya jalan dan masjid yang mereka terima, tapi yang datang justru proyek pembangunan yang berbeda, karena menurut penguasa, apa yang mereka berikan itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Inilah contoh nyata, betapa antara yang dikehendaki rakyat dan apa yang dipikirkan oleh penguasa tentang rakyat ternyata bersimpang jalan. Rakyat ternyata tidak memiliki kuasa untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi hajat, dari uang, yang disebut sebagai milik mereka.
Para “pemegang amanah” seringkali merasa lebih tahu apa yang diperlukan rakyat, dan rakyat diharuskan menerima itu sebagai “takdir kejelataan”.
Demi orgasme mimpi pribadi, para penguasa negeri, terus melakukan apa yang diinginkannya, membangun proyek-proyek mercusuar yang mubazir, lalu membungkusnya secara manis dengan konsep-konsep faedah beranting [multiflier effects] yang tak jelas sulur galurnya.
Anehnya, keadaan sedemikian ini terjadi di negeri Melayu, yang dalam tuntunan budayanya diajarkan bahwa kehendak rakyat merupakan bagian terpenting dari kepemimpinan.
Hasil dari gaya kekuasaan seperti ini tentu mudah ditebak, di tengah-tengah kewenangan dan duit yang banyak, kian hari kemiskinan justru kian mewabah di tengah kehidupan masyarakat.
Perilaku seperti itu harus berubah atau “diubah”, karena dampak dari kebijakan yang membelakangi hasrat kemaslahatan orang banyak akan menimbulkan instabilitas pada berbagai sektor, dan yang lebih menakutkan bagi kita adalah perbuatan semacam itu akan membuat negeri menuju kehancuran.
Kita semua, baik penguasa, LSM, masyarakat, partai politik, lembaga hukum, dan seteruasnya, harus menyatukan persepsi demi negeri yang lebih baik.
Dalam kitab politik dan tata pemerintahan Melayu, Tsamarat al-Muhimmah, secara tegas dinyatakan bahwa tugas seorang pemegang teraju kekuasaan, selain memberikan keteladanan [fungsi imam], adalah mempersembahkan segala kemampuannya untuk memenuhi hajat orang banyak [elaborasi dari Khalifatullah fil Ardhi].
Inilah etika politik dan kepemimpinan dalam pemerintahan Melayu, yang apa bila tidak dilakukan, maka rakyat, tidak dapat dikatakan durhaka jika tidak memberikan kepatuhan.
Pemerintah sudah waktunya mendengarkan suara rakyat dan bersikap adil terhadap suara rakyat itu. Sikap yang sedemikian itu menunjukkan tanda, bahwa kita menjadikan kepemimpinan sebagai sebuah jalan kemuliaan.
Lebih dari itu, itikat bersama untuk perubahan perlu dilakukan karena negeri harus diselamatkan.
Ada pesan dalam kitab Sejarah Melayu [Sulalat al-Salatin], yang harus kita renungkan secara bersama, bahwa apabila seorang hamba Melayu mengubah perjanjiannya dengan hamba Melayu yang lain [dalam bentuk saling mengkhianati fungsi masing-masing] maka negeri akan binasa, dan jika yang mengubah perjanjian itu adalah seorang pemimpin, maka ia akan diturunkan dari tahtanya dengan kehinaan.
Kita masih punya waktu untuk membuat segala sesuatunya berakhir bahagia. Sekarang semua tergantung kita, memilih berjalan di atas bunga-bunga akan indah dan merona, yang memilih berjalan di atas duri-duri akan luka dan berdarah, yang berjalan di atas api akan hangus terbakar…. ***
Syaukani Al Karim, Ketua Yayasan Pusaka Riau, Sastrawan dan Dosen Luar Biasa pada Akademi Kesenian Melayu Riau.
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

