Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Belum lagi terungkap secara tuntas kasus pembakaran alat berat yang memakan korban jiwa di Pulau Padang Kabupaten Meranti, warga kembali marah dan bersikap anarkis. Kali ini kasus kemarahan warga terjadi di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Tidak tanggung-tanggung, kemarahan warga itu bermuara pada pengerusakan sekaligus pembakaran lima alat berat ekskavator milik perusahaan pengelola hutan.
Puncak kemarahan warga, karena mayoritas warga merasa tidak mendapat tempat yang layak di mata perusahaan. Warga merasa harga dirinya sudah tidak lagi terhormat, meski sudah berusaha mengalah.
Di sisi lain pihak perusahaan juga merasa sudah melakukan langkah yang benar dalam melaksanakan pekerjaan mengelola hutan.
Bahkan untuk menampung aspirasi, perusahaan tetap membuka ruang komunikasi.
Karena sudah terjadi amuk masa, tentulah harus dilihat secara lebih dekat, faktor apa sebenarnya yang ada di balik semua itu.
Apakah benar pihak perusahaan sudah melakukan langkah yang benar, atau apakah masyarakat yang merasa selama ini terninabobokkan dan sekarang sudah tersadar sehingga mengambil sikap.
Kondisi inilah yang sebenarnya harus dicermati dan dicerna secara nyata oleh para pihak termasuk pemerintah, mulai pemerintahan tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga pemerintah provinsi.
Apakah selama ini fungsi kontrol pemerintah sudah berjalan, mulai pemerintah daerah sampai petugas pemerintah yang bertanggung jawab tentang keamanan suatu wilayah.
Teramat banyak pertanyaan yang harus diajukan untuk mengetahui seberapa serius pemerintah menyelesaikan konflik antara warga dan perusahaan. Apakah penyelesaian konflik itu benar-benar untuk kepentingan warga atau malah untuk kepentingan perusahaan. Inilah yang harus digali untuk diketahui.
Lantas siapa yang harus bertanggung jawab ketika masalah ini sudah terjadi, seperti aksi pembakaran ekskavator di Kecamatan Rupat Bengkalis dan di Pulau Padang, Kabupaten Meranti.
Jawabnya secara umum adalah pemerintah dan masyarakat. Masalahnya, jika warga terus menerus merasa dizalimi, lantas pemerintah berada di mana, di sisi warga atau di sisi perusahaan.
Setidaknya inilah potret kekinian kondisi warga di Pulau Rupat Bengkalis dan Pulau Padang Meranti.
Andai saja masalah ini tidak segera teratasi dengan cara-cara yang lebih baik, adalah sebuah kerugian bagi daerah ini.
Dengan begitu, akan lebih baik jika persoalan yang ada diselesaikan secara baik dan benar dengan sebuah kata jangan ada dusta.***
Tidak tanggung-tanggung, kemarahan warga itu bermuara pada pengerusakan sekaligus pembakaran lima alat berat ekskavator milik perusahaan pengelola hutan.
Puncak kemarahan warga, karena mayoritas warga merasa tidak mendapat tempat yang layak di mata perusahaan. Warga merasa harga dirinya sudah tidak lagi terhormat, meski sudah berusaha mengalah.
Di sisi lain pihak perusahaan juga merasa sudah melakukan langkah yang benar dalam melaksanakan pekerjaan mengelola hutan.
Bahkan untuk menampung aspirasi, perusahaan tetap membuka ruang komunikasi.
Karena sudah terjadi amuk masa, tentulah harus dilihat secara lebih dekat, faktor apa sebenarnya yang ada di balik semua itu.
Apakah benar pihak perusahaan sudah melakukan langkah yang benar, atau apakah masyarakat yang merasa selama ini terninabobokkan dan sekarang sudah tersadar sehingga mengambil sikap.
Kondisi inilah yang sebenarnya harus dicermati dan dicerna secara nyata oleh para pihak termasuk pemerintah, mulai pemerintahan tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga pemerintah provinsi.
Apakah selama ini fungsi kontrol pemerintah sudah berjalan, mulai pemerintah daerah sampai petugas pemerintah yang bertanggung jawab tentang keamanan suatu wilayah.
Teramat banyak pertanyaan yang harus diajukan untuk mengetahui seberapa serius pemerintah menyelesaikan konflik antara warga dan perusahaan. Apakah penyelesaian konflik itu benar-benar untuk kepentingan warga atau malah untuk kepentingan perusahaan. Inilah yang harus digali untuk diketahui.
Lantas siapa yang harus bertanggung jawab ketika masalah ini sudah terjadi, seperti aksi pembakaran ekskavator di Kecamatan Rupat Bengkalis dan di Pulau Padang, Kabupaten Meranti.
Jawabnya secara umum adalah pemerintah dan masyarakat. Masalahnya, jika warga terus menerus merasa dizalimi, lantas pemerintah berada di mana, di sisi warga atau di sisi perusahaan.
Setidaknya inilah potret kekinian kondisi warga di Pulau Rupat Bengkalis dan Pulau Padang Meranti.
Andai saja masalah ini tidak segera teratasi dengan cara-cara yang lebih baik, adalah sebuah kerugian bagi daerah ini.
Dengan begitu, akan lebih baik jika persoalan yang ada diselesaikan secara baik dan benar dengan sebuah kata jangan ada dusta.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

