Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BBM Sengsarakan Rakyat Lagi

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menyengsarakan rakyat Indonesia di hampir seluruh Tanah Air. Akibat peristiwa ini menimbulkan kecemasan yang luar biasa, bahkan cenderung menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah.

Terutama dalam penataan sistem penyaluran BBM yang sudah dipercayakan pada institusi tertentu.

Buktinya sudah berulangkali ketersediaan BBM selalu terancam keberadaannya, sehingga menimbulkan antrean yang cukup panjang di setiap SPBU. Ini terjadi, karena kebutuhan BBM dari kehidupan masyarakat sudah tidak dapat dipisahkan lagi, baik untuk sarana transportasi dan keperluan hidup lainnya.

Peristiwa memilukan ini sudah sangat mendera masyarakat Indonesia, karena kelangkaan BBM terjadi secara berulang-ulang dalam setiap tahunnya.

Meski situasinya sudah seperti itu, terkesan belum ada strategi yang sungguh-sungguh dari institusi penyalur BBM. Bahkan ketika persoalan ini disampaikan atau dipertanyakan kepada pihak yang dianggap paling bertanggung jawab untuk penyaluran BBM, jawaban yang disampaikan selalu beretorika.

Hasil dari retorika itu tetap saja kendaraan antrean panjang di SPBU.

Ada kesan, kalau sebuah sistem yang diterapkan pemerintah untuk masyarakat Indonesia, terutama dalam penerapan pajak, masyarakat cenderung tidak punya pilihan.

Contoh, bagi siapa saja yang tidak taat pajak, buru-buru petugas pemerintah menderanya dengan berbagai aturan yang notabene tetap menyengsarakan rakyat.

Kondisi sekarang, jika petugas pemerintah yang sudah menyengsarakan rakyat, siapa yang akan menderanya. Sebab, untuk masalah kelangkaan BBM yang sudah berulang kali terjadi, belum satupun pejabat pemerintah yang mengundurkan diri, karena rasa tanggung jawabnya tidak terlaksana secara benar.

Kalau saja mental para pejabat di negeri ini mau jujur dengan kegagalannya dalam melaksanakan tugas, tidak seharusnya BBM langka.

Dan kalaupun terjadi kelangkaan BBM secara berulang-ulang dalam kurun waktu satu tahun, akan lebih terhormat pejabat yang paling bertanggung jawab mengundurkan diri. Setidaknya sikap jantan seperti ini akan sedikit memberi obat pada masyarakat Indonesia yang keadaannya selalu terluka.

Untuk sampai ke arah itu, tentulah pejabat yang bekerja di lingkungan pemerintah memiliki sistem kerja profesional. Apabila sistem kerja profesional belum terterapkan secara benar, dikhawatirkan masyarakat akan tetap menjadi korban.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer